Page 26 - IHPD_Sulbar0504_cap

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan
oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan
bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan
keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama
BPK.

Pada Semester I Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah
menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran
2019 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain
memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 memuat 92 temuan pemeriksaan
yang meliputi 145 kasus. Sebanyak 72 kasus (49,66%) merupakan kelemahan sistem
pengendalian intern dan sebanyak 73 kasus (50,34%) atau sebesar Rp12.917.120.055,55
merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD Tahun 2020

Jumlah Nilai
Uraian
Permasalahan (RpJuta)
A Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 72
1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 26 -
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
2 28 -
Pendapatan dan Belanja
3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 18 -
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
B 73 12.917,00
Undangan
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi
1 25 5.326,00
pada Perusahaan
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang
2 4 1.945,00
terjadi pada Perusahaan
3 Kekurangan Penerimaan 12 5.645,00
4 Penyimpangan Administrasi 32 -
Jumlah 145 12.917,00

A. OPINI
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan
pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan
oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 17