Page 30 - IHPD_Sulbar0504_cap

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
LKPD TA 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah Nilai
Permasalahan
Permasalahan (Juta)
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang
terjadi pada Perusahaan
- Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan 1 Rp188,77
- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang 8 Rp3.044,90
Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan
- 2 Rp263,77
dan/atau Barang
Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda
- 5 Rp524,29
dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan
- Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan 8 Rp1.222,54
- Lain-lain 1 Rp82,06
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah
yang terjadi pada Perusahaan
Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi
- Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau 1
Seluruhnya Rp19,16
- Aset Dikuasai Pihak Lain 3 Rp1.926,32
Kekurangan Penerimaan
Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan
- Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas 10
Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah Rp5.632,20
- Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/Daerah 1 Rp4,11
- Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan 1 Rp9,00
Penyimpangan Administrasi
Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak
- 7
Lengkap/Tidak Valid)
Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak
- 1
Menimbulkan Kerugian Negara)
Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan
- 4
perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
- 5
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.
Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang
- 9
telah ditentukan
Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran
- 1
terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah
- Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah 1
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 4
Jumlah 73 12.917,12

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 21