Page 34 - IHPD_Sulbar0504_cap

aktif pada pintu masuk, baik melalui pelacakan kontak, pada fasilitas tertutup, pada pintu
masuk wilayah dan pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada aplikasi sistem
Online Pelaporan Harian COVID-19 dan PHEOC belum tertib; 2) penemuan kasus secara
pasif di tempat kerja atau pada kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke fasilitas
kesehatan swasta dan pemerintah serta upaya penemuan kasus secara pasif untuk
mendapatkan data kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, upaya penemuan kasus secara
aktif dan secara pasif belum optimal karena kurang dibarengi tindakan lanjutan yang
memadai. Penemuan kasus belum didukung evaluasi, koordinasi, dan komunikasi dengan
Pemerintah Kabupaten untuk membangun dan memperkuat jejaring secara lintas program
dan lintas sektor. Pencatatan dan pelaporan data penemuan kasus secara aktif belum tertib,
sehingga masih terjadi perbedaan data antara sistem online pelaporan harian COVID-19
dengan PHEOC. Permasalahan lainnya adalah Pemerintah daerah memiliki keterbatasan
SDM baik jumlah dan kompetensi dalam melakukan upaya penemuan kasus secara aktif
dan pasif.

Dalam upaya treatment, pemerintah daerah belum memiliki Renops terkait strategi
manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan secara komprehensif di Fasyankes, termasuk
strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan di fasyankes
maupun masyarakat. Permasalahan lainnya yang ditemukan yaitu penunjukan dan
penetapan rumah sakit rujukan COVID-19 belum sepenuhnya mempertimbangkan
kesiapan rumah sakit tersebut. Sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan BMHP untuk
kegiatan treatment belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan. Selain itu, tenaga
kesehatan belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien
COVID-19 dan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan belum
sepenuhnya sesuai ketentuan. Pembayaran klaim biaya pasien COVID-19, masih ada yang
berstatus dispute dan RSUD belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran
klaim biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan manajemen klinis belum dilaksanakan secara komprehensif.
Dalam upaya edukasi dan sosialisasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum
memiliki perencanaan strategis terkait komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan
COVID-19 yang komprehensif dan belum tersedia perencanan strategis untuk pemantauan,
evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan regulasi yang mengatur protokol kesehatan di
tempat umum yang dilakukan Kabupaten. Sedangkan permasalahan lainnya yang
ditemukan di pemerintah daerah adalah penyampaian pesan kunci kesehatan belum
sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan oleh
terbatasnya ketersediaan personel dan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat
untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi
individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 belum
sepenuhnya dilakukan dengan optimal serta belum tersedia perencanaan strategis dan
pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan para kepala
daerah diantaranya agar: 1) menyusun dan memutakhirkan Renops atau dokumen
perencanaan lain secara komprehensif terkait pelaksanaan testing, tracing, treatment,
edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19; 2) mengupayakan
peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung RSUD melakukan self assement BSL-
2; 3) mengalokasikan SDM secara optimal dalam penemuan kasus secara aktif dan pasif;

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 25