Page 39 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 39

bersandar di Pelabuhan Tanjung Bakau Pasangkayu; (d) Pemerintah Kabupaten
                               Pasangkayu telah memuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) untuk kegiatan
                               posko penjagaan di perbatasan Sarjo dan Benggaulu untuk 219 hari sebesar Rp
                               1.880.685.000,00;  (3)  upaya  penemuan  kasus  secara  aktif  melalui  pelacakan
                               kontak;  (4)  pencatatan  data  penemuan  kasus  secara  aktif  pada  sistem  online
                               pelaporan harian COVID-19 dan PHEOC (Public Health Emergency Operation
                               Centre); (5) upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup diantaranya;
                               dan  (6)  upaya  penemuan  kasus  secara  pasif  pada  Pemerintah  Kabupaten
                               Pasangkayu.

                        Namun  demikian  masih  terdapat  kelemahan  yang  perlu  menjadi  perhatian  Pemerintah
                        Kabupaten  Pasangkayu  antaralain: 1.  Upaya  Penemuan Kasus  Secara  Aktif  pada  Pintu
                        Masuk Belum Sepenuhnya Optimal. Kelemahan-kelemahan renops tersebut antara lain: a.
                        Strategi  yang  disusun  tidak  berdasarkan  identifikasi  atas  skenario  transmisi  dari  risiko
                        imported case melalui akses masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu; b. Strategi koordinasi
                        lintas sektor dan lintas wilayah yang akan dilakukan atas risiko imported case melalui akses
                        masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya pada risiko paparan dari orang yang
                        tanpa gejala klinis; 2. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif Melalui Pelacakan Kontak
                        Belum Sepenuhnya Optimal hal tersebut disebabkan: a. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
                        belum memuat strategi penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak sesuai hasil
                        identifikasi  skenario  transmisi;  b.  Pemerintah  Kabupaten  Pasangkayu  belum  memuat
                        pemetaan jumlah dan kompetensi SDM yang sebenarnya dibutuhkan sesuai identifikasi
                        skenario transmisi untuk pelacakan kontak; 3. Pencatatan Data Penemuan Kasus Secara
                        Aktif  pada  Sistem  Online  Pelaporan  Harian  COVID-19  Belum  Tertib  hal  tersebut
                        disebabkan:  a.  Data  menurut  laporan  harian  COVlD-19  Dinas  Kesehatan  tidak  sama
                        dengan  data  allrecord  Kementerian  Kesehatan,  b.  Penginputan  data  ke  dalam  aplikasi
                        allrecord  dilakukan  oleh  satu  orang  Inputer  allrecord  Dinas  Kesehatan  dengan
                        menggunakan  laporan  dari  Puskesmas  setelah  dilakukan  pemeriksaan  swab  test  oleh
                        Puskesmas;  4.  Upaya  Penemuan  Kasus  Secara  Aktif  dari  Fasilitas  Tertutup  Belum
                        Sepenuhnya Optimal hal tersebut dikarenakan Tim Satuan Tugas belum mengetahui secara
                        jelas/rinci atas data dan informasi-informasi apa saja yang harus dimuat dalam renops.
                        Dengan  demikian,  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Pasangkayu  dalam  melaksanakan
                        penemuan  kasus  secara  aktifmelalui  penemuan  kasus  secara  aktif  dari  fasilitas tertutup
                        kurang optimal.
                        Permasalahan  tersebut  berdampak  terhadap  risiko  meningkatnya  penyebaran  kasus
                        COVID-19 terkait keterlambatan respon penanganan yang belum didukung dengan strategi
                        penemuan  kasus  yang  memadai  baik  secara  aktif  maupun  pasif.  Selain  itu  Pemerintah
                        Provinsi  Sulawesi  Barat  dan  Kementerian  Kesehatan  tidak  dapat  memantau  kinerja
                        penemuan kasus aktif daerah.
                        Permasalahan tersebut  mengakibatkan  terjadinya:  1)  Potensi  tidak  terdeteksinya  pelaku
                        perjalanan yang berpotensi menderita COVID-19 dan tidak terlacaknya kontak atas pelaku
                        perjalanan  tersebut;  2)  Potensi  tidak terdeteksinya  individu atau  populasi  pada fasilitas
                        tertutup yang berpotensi menderita COVID-19; 3). Kementerian Kesehatan tidak dapat
                        memantau kinerja penemuan kasus secara aktif di daerah; dan 4) Resiko meningkatnya
                        penyebaran  kasus  COVID-19  terkait  keterlambatan  respon  penanganan  yang  belum
                        didukung dengan strategi penemuan kasus yang memadai.



                                                     Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 30
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44