Page 39 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 39
bersandar di Pelabuhan Tanjung Bakau Pasangkayu; (d) Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu telah memuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) untuk kegiatan
posko penjagaan di perbatasan Sarjo dan Benggaulu untuk 219 hari sebesar Rp
1.880.685.000,00; (3) upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan
kontak; (4) pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada sistem online
pelaporan harian COVID-19 dan PHEOC (Public Health Emergency Operation
Centre); (5) upaya penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup diantaranya;
dan (6) upaya penemuan kasus secara pasif pada Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu.
Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu antaralain: 1. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif pada Pintu
Masuk Belum Sepenuhnya Optimal. Kelemahan-kelemahan renops tersebut antara lain: a.
Strategi yang disusun tidak berdasarkan identifikasi atas skenario transmisi dari risiko
imported case melalui akses masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu; b. Strategi koordinasi
lintas sektor dan lintas wilayah yang akan dilakukan atas risiko imported case melalui akses
masuk wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya pada risiko paparan dari orang yang
tanpa gejala klinis; 2. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif Melalui Pelacakan Kontak
Belum Sepenuhnya Optimal hal tersebut disebabkan: a. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
belum memuat strategi penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak sesuai hasil
identifikasi skenario transmisi; b. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum memuat
pemetaan jumlah dan kompetensi SDM yang sebenarnya dibutuhkan sesuai identifikasi
skenario transmisi untuk pelacakan kontak; 3. Pencatatan Data Penemuan Kasus Secara
Aktif pada Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 Belum Tertib hal tersebut
disebabkan: a. Data menurut laporan harian COVlD-19 Dinas Kesehatan tidak sama
dengan data allrecord Kementerian Kesehatan, b. Penginputan data ke dalam aplikasi
allrecord dilakukan oleh satu orang Inputer allrecord Dinas Kesehatan dengan
menggunakan laporan dari Puskesmas setelah dilakukan pemeriksaan swab test oleh
Puskesmas; 4. Upaya Penemuan Kasus Secara Aktif dari Fasilitas Tertutup Belum
Sepenuhnya Optimal hal tersebut dikarenakan Tim Satuan Tugas belum mengetahui secara
jelas/rinci atas data dan informasi-informasi apa saja yang harus dimuat dalam renops.
Dengan demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam melaksanakan
penemuan kasus secara aktifmelalui penemuan kasus secara aktif dari fasilitas tertutup
kurang optimal.
Permasalahan tersebut berdampak terhadap risiko meningkatnya penyebaran kasus
COVID-19 terkait keterlambatan respon penanganan yang belum didukung dengan strategi
penemuan kasus yang memadai baik secara aktif maupun pasif. Selain itu Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kesehatan tidak dapat memantau kinerja
penemuan kasus aktif daerah.
Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya: 1) Potensi tidak terdeteksinya pelaku
perjalanan yang berpotensi menderita COVID-19 dan tidak terlacaknya kontak atas pelaku
perjalanan tersebut; 2) Potensi tidak terdeteksinya individu atau populasi pada fasilitas
tertutup yang berpotensi menderita COVID-19; 3). Kementerian Kesehatan tidak dapat
memantau kinerja penemuan kasus secara aktif di daerah; dan 4) Resiko meningkatnya
penyebaran kasus COVID-19 terkait keterlambatan respon penanganan yang belum
didukung dengan strategi penemuan kasus yang memadai.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 30