Page 44 - IHPD_Sulbar0504_cap

pemasangan spanduk/baliho; 2) melibatkan tokoh agama dalam menyebarkan
himbauan untuk melaksanakan ibadah di rumah selama pandemi COVID-19; dan 3)
telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan upaya
penanganan pandemi COVID-19 dengan optimal.
Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemkab
Pasangkayu untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) Penyampaian pesan kunci pengenalan
covid-19, pesan kesehatan, dan pesan kunci perjalanan keluar rumah (Travel Advice)
belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat; 2) Belum melakukan
upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya
penanganan pandemi dengan optimal; 3) Telah memiliki namun belum sepenuhnya
menjalankan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda-tanda
untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan 4) Belum sepenuhnya memiliki dan
menjalankan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar social engineering.

Beberapa permasalahan tersebut berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam
menghadapi COVID-19 kurang berubah secara signifikan, sehingga penyebaran penularan
kasus COVID-19 pada di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi terus meningkat. Belum
disusunnya rencana operasi (Renops) yang memuat strategi penyampaian pesan kunci,
belum dilaksanakannya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu yang sengaja
menghalangi upaya penanganan pandemi, dan belum adanya evaluasi atas penegakan
disiplin pelanggaran protokol kesehatan menjadi salah satu kendala dalam upaya
penanganan pandemi COVID-19 secara optimal. Hal ini membutuhkan koordinasi dan
kerjasama yang menyeluruh untuk menyusun Renops, melaksanakan sosialisasi ketentuan
pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi, dan
melakukan evaluasi penegakan disiplin.

Kepala Daerah serta seluruh pihak yang terlibat telah sepakat dengan hasil temuan BPK
dan akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. BPK terus mendorong Kepala
Daerah untuk segera melakukan penyusunan Renops atau dokumen perencanaan lainnya
dalam mengimplementasikan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik pesan
kunci, regulasi protokol kesehatan ditempat umum, ketentuan pidana bagi individu yang
sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi COVID-19 maupun sanksi bagi
pelanggar social engineering. Selain itu, BPK juga menyarankan Kepala Daerah
menetapkan peraturan terkait tata cara pelaksanaan penegakan disiplin terhadap
pelanggaran protokol kesehatan dan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi Peraturan
Bupati tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 35