Page 49 - IHPD_Sulbar0504_cap

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagaimana terdapat pada
gambar berikut:

Gambar 4.1 Temuan Signifikan dalam Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan
Pandemi COVID-19

Pengadaan barang dan jasa terkait penanganan pandemi COVID-19
tidak sesuai ketentuan

Pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan tidak sesuai
ketentuan

Pengelolaan data DTKS dan non-DTKS belum optimal dan tidak
dapat diyakini validitasnya

Refocusing dan realokasi APBD dalam penanganan pandemi
COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

Penatausahaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga dalam
penanganan pandemi COVID-19 tidak sesuai ketentuan

Penetapan kebijakan perencanaan program dan kegiatan
penanganan dampak ekonomi terkait COVID-19 tidak optimal

Temuan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau barang
Terkait Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten
Majene, dan Kabupaten Mamasa telah melakukan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan
hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa ditemukan adanya kelebihan
pembayaran sebesar Rp65.595.790,00 dan kelebihan pembayaran pajak PPN sebesar
Rp524.753.818,18, dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat Kesalahan Perhitungan Harga oleh Penyedia Barang atas Lima Paket
Pekerjaan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp58.255.790,00.
Kesalahan perhitungan terjadi karena adanya kesalahan formula perhitungan
keuntungan Penyedia menghitung keuntungan dengan mengalikan persentase
keuntungan dengan harga jual. Seharusnya keuntungan dihitung dari persentase
keuntungan dikalikan dengan harga produksinya.
b. Belanja Tidak Terduga pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tidak Sesuai Ketentuan
Senilai Rp7.340.000,00. Hasil pemeriksaan terhadap biaya penginapan tenaga medis
karantina dan pembelian personal computer (PC) diketahui bahwa terdapat selisih
antara penagihan dan catatan penjualan harian bulan Mei 2020 sebesar
Rp5.200.000,00. Sedangkan untuk pembelian PC diketahui bahwa terdapat selisih
nilai antara bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh RSUD dengan empat sales
invoice HND Computer yaitu sebesar Rp2.140.000,00.
c. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa Sebesar Rp524.753.818,18.
Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat kelebihan
pembayaran berupa PPN pada BPPD Kabupaten Mamasa sebesar Rp490.993.181,81

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 40