Page 53 - IHPD_Sulbar0504_cap

a. Menginstruksikan kepala BPBD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian
atas pembayaran uang lelah Satuan Tugas Lapangan secara periodik; dan
b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pembayaran insentif tenaga kesehatan di Puskesmas secara
periodik.

B. TEMATIK LOKAL

Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak melaksanakan
pemeriksaan tematik lokal. Hal tersebut dikarenakan saat ini BPK sedang fokus pada
pemeriksaan tematik nasional terkait penanganan pandemi COVID-19 baik pada
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI
APBD

Pada Semester I tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan
pemeriksaan atas 82 laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai
Politik (Banparpol) senilai Rp4.328.278.637,63, pada Dewan Pimpinan Daerah/Cabang
(DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang
(UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada
Pasal 13 dan 14. Menurut ketentuan perundangan, Banparpol digunakan sebagai dana
penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan
untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan
keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk
memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD
dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol
adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima
banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan
keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan
dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang
dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan
ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan
tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 82 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat
DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol dengan tidak
melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 44