Page 54 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 54
disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk
pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.
Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan
keuangan partai politik dari APBD TA 2019 menunjukkan bahwa 65 LPJ (79,27%)
sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 17 LPJ (20,73%) sesuai
dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), tidak
ada LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS), dan tidak
ada LPJ yang tidak dapat diberikan simpulan (TMS). Secara umum, LPJ dengan
simpulan SDP dan TS disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang
tidak sesuai prioritas.
Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2019
Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada Lampiran
3.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 45
