Page 57 - IHPD_Sulbar0504_cap

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan
atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.
Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang
ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan
dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat
wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang
diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang
tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang
bertanggung jawab kepada BPK.
Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah
jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke
dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut
belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4)
rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem
Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas
untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik.
Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status
rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP
yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan jumlah temuan
sebanyak 2.760 temuan sebesar Rp609.756.852.921,49 dengan jumlah rekomendasi
sebanyak 5.956 rekomendasi sebesar Rp355.933.792.721,70 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 4.472 rekomendasi
(75,08%) sebesar Rp158.562.475.706,05;
b. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.201 rekomendasi
(20,17%) sebesar Rp185.963.860.049,65;

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 48