Page 61 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 61

penyelesaian  pengenaan  ganti  kerugian  negara/daerah  terhadap  pegawai  negeri  bukan
                        bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

                               Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah
                        di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan
                        bahwa  posisi  kerugian  daerah  sebanyak  12.644  kasus  sebesar  Rp332.940.303.624,14
                        dengan  nilai  yang  telah  disetor  sebesar  Rp139.705.137.899,42  serta  nilai  yang  telah
                        dihapuskan  sebesar  Rp62.549.381,29,  sehingga  masih  terdapat  sisa  sebesar
                        Rp193.172.616.343,43 dengan rincian sebagai berikut.

                        a.  Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat
                            Ketetapan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM)  dan  Surat  Ketetapan  Pembebanan
                            (SKP) sebanyak 338 kasus kerugian sebesar Rp6.321.800.528,42 dengan nilai yang
                            telah disetor sebesar Rp3.539.640.608,53 dan sisa sebesar Rp2.782.159.919,89.

                        b.  Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 175
                            kasus kerugian sebesar Rp17.571.942.304,49 dengan nilai yang telah disetor sebesar
                            Rp4.733.468.482,59 dan sisa sebesar Rp12.838.473.821,90.

                        c.  Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP
                            sebanyak  12.131  kasus  kerugian  sebesar  Rp309.046.560.791,23 dengan  nilai  yang
                            telah   disetor   sebesar   Rp131.432.028.808,30   dan   penghapusan   sebesar
                            Rp62.549.381,29 serta sisa sebesar Rp177.551.982.601,64.

                               Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum
                        tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai
                        dengan  Semester  II  2020  meliputi  penyelesaian  melalui  pengangsuran  29,80%,  dan
                        pelunasan  26,20%,  sehingga  masih  terdapat  kerugian  44,01%  yang  belum  selesai
                        sebagaimana disajikan pada Grafik 5.3 dan secara rinci disajikan pada Tabel 5.2.

                         Grafik 5.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004
                        sampai dengan Semester II 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat
                                                         Penyelesaian






















                                                     Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 52
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66