Page 60 - IHPD_Sulbar0504_cap

Grafik 5.2 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2018 s.d Semester II 2020

60,87% 60,87%

0,91
Provinsi
Sulawesi Barat

Kabupaten
Mamuju
Kabupaten
Majene
0,81 0,81 0,81
0,8 0,8 0,8 0,8
0,79 0,79 Kabupaten
0,78 0,78 0,78 Polewali
Mandar
Kabupaten
0,75 0,75 Mamasa
0,74
0,73
Kabupaten
0,71 Mamuju
Tengah
0,69 0,69 0,69 Kabupaten
Pasangkayu
16,67% 16,67%

2019 2020
PDAM Kabupaten Majene

2018 2019 2020 PDAM Kabupaten Polewali Mandar
Selama tiga tahun terakhir, rata-rata presentase penyelesaian TLRHP mengalami
penurunan. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya penambahan rekomendasi atas
Laporan Hasil Pemeriksaan, namun tidak diiringi dengan penambahan tindak lanjut secara
signifikan. Kenaikan signifikan atas persentase penyelesaian TLRHP pada Semester II
2020 dari tahun 2019 adalah pada entitas Kabupaten Majene. Sedangkan penurunan
signifikan atas persentase penyelesaian TLRHP pada Semester II 2020 dari tahun 2019
adalah pada entitas Kabupaten Mamuju Tengah.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian
daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah
kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal
62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2)
menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 51