Page 59 - IHPD_Sulbar0504_cap

Persentase
penyelesai
Temuan Rekomendasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi an TLRHP
Entitas Pemeriksaan (%)
TS TBS BT TDT
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai
Kab. 129.083,9 27.165, 38.045, 760,9
Mamasa 424 3 967 66.035,41 765 59 179 31 21 9 2 63,52 79,32%
Kab.
Mamuju 115 5.106,55 240 1.690,50 187 681,74 52 1.008,7 1 - - - 77,92%
5
Tengah
Kab.
Pasang- 389 60.053,53 855 41.139,47 665 17.617, 151 23.521, 39 - - - 77,78%
50
97
kayu
PDAM
Kab. 16 942,57 36 - 6 - 16 - 14 - - - 16,67%
Majene
PDAM
Kab. 10 - 23 - 14 - 9 - - - - - 60,87%
Polman
609.756, 355.933, 158.93 185.96 1.54 9.495,
Total 2.760 85 5.956 79 4.472 1,81 1.201 3,86 219 2,36 64 76 76,16%

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2020, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan periode 2004 sampai dengan Semester II 2020 telah ditindaklanjuti entitas
dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah
sebesar Rp208.529.093.187,39.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah
diantaranya sebagai berikut:

a. Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas
kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
b. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi
atas peraturan/kebijakan/SOP;
c. Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
d. Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Secara garis besar, tren persentase penyelesaian TLRHP masing-masing
pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir disajikan pada Grafik 5.2.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 50