Page 51 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 51
2. Pencatatan Tidak/Belum Dilakukan atau Tidak Akurat
Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene,
dan Kabupaten Mamasa telah menerima sumbangan dari pihak ketiga baik berupa uang
maupun barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada Provinsi Sulawesi
Barat Terdapat sumbangan barang persediaan yang belum tercatat dalam Laporan
Pencatatan Barang/Logistik Covid-19 Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pemeriksaan juga
menunjukkan bahwa tidak terdapat kartu stok pada setiap jenis barang yang ada di gudang
persediaan BPBD, sehingga mutasi barang persediaan per tanggal transaksi tidak tercatat.
Selain itu diketahui bahwa daftar bantuan barang dari pihak ketiga yang diterima oleh
BPBD disajikan dalam Laporan Pencatatan Barang/Logistik Covid-19 Provinsi Sulawesi
Barat. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam pencatatan tersebut yaitu: 1) Pencatatan
tersebut dikelompokkan berdasarkan pada tanggal penerimaan barang pada BAST dan
bukan dicatat berdasarkan jenis barang; 2) Barang persediaan belum dicantumkan nilai
persediaan.
Sementara itu, dari hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa diketahui
bahwa Pengendalian dan Pencatatan Persediaan dari Belanja BTT dan Bantuan/Sumbangan
dari pihak ketiga tidak memadai karena tidak adanya pengendalian dan pencatatan
persediaan secara memadai pada penatausahaan persediaan atas pembelian sembako di
Dinas Sosial dan BMHP di BPBD.
Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat risiko ketidakwajaran pertanggungjawaban
pengelolaan barang persediaan, dan berisiko tidak dicatat dan dilaporkan. Kondisi tersebut
disebabkan oleh:
a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan persediaan yang diperoleh dari sumbangan
pihak ketiga/instansi lain; dan
b. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamasa selaku
Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tidak cermat dalam mengendalikan
penatausahaan persediaan untuk penanganan Covid-19.
Atas permasalahan tersebut pemerintah daerah sependapat dengan temuan pemeriksaan.
BPK merekomendasikan para kepala daerah agar:
a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap pengelolaan persediaan yang
diperoleh dari sumbangan pihak ketiga/instansi lain; dan
b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala
Pelaksana BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang tidak
cermat dalam mengendalikan penatausahaan persediaan untuk penanganan Covid-
19 dan segera menatausahakan persediaan yang belum tercatat.
3. Pemborosan Keuangan Daerah
Dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Majene
membentuk Gugus Tugas melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 500/HK/KEP-
BUP/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Kabupaten Majene. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
uang lelah diketahui bahwa:
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 42
