Page 48 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 48
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19.
Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada:
1. Refocusing dan realokasi APBD;
2. Penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga;
3. Penanganan bidang sosial, termasuk sumbangan pihak ketiga; dan
4. Penanganan dampak ekonomi.
Kesimpulan hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada dua
pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten
Majene, adalah “sesuai”. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Mamasa adalah “tidak
sesuai”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang
terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan maupun permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP
tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19
No Permasalahan Jumlah Nilai (Rp)
Permasalahan
A Ketidakpatuhan terhadap Peraturan 18 1.449.722.630,00
Perundang-undangan
Kerugian Negara/Daerah 7 1.348.464.899,09
Kekurangan Penerimaan 2 101.257.730,91
Administrasi 9
B Kelemahan SPI 12
Akuntansi dan Pelaporan 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja 5
Struktur Pengendalian Intern 5
C Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan 6 1.473.375.000,00
ketidakefektifan (3E)
Pemborosan 2 1.225.275.000,00
Tidak Efisien 0
Tidak Efektif 4 248.100.000,00
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 39
