Page 50 - IHPD_Sulbar0504_cap

dan RSUD Kondosapata sebesar Rp33.760.636,36. Hal ini terjadi karena Bendahara
BPBD membayarkan tagihan termasuk PPN, yang seharusnya tidak termasuk PPN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan sebesar Rp58.255.790,00 pada
Dinas Kesehatan;
b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp7.340.000,00 yang terdiri dari pembayaran
penginapan tenaga kesehatan kepada Hotel PI sebesar Rp5.200.000,00 dan
pembelian PC sebesar Rp2.140.000,00; dan
c. Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa berupa pembayaran PPN
sebesar Rp524.753.818,18.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

a. PPK Dinas Kesehatan tidak cermat dalam menentukan harga barang;
b. Bendahara Pengeluaran RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak meneliti
kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA beserta bukti
transaksinya, tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran, serta lalai dalam memotong atau memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak penyedia yang terutang sehubungan dengan pembayaran atas
pembelian barang;
c. Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD selaku PPK Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 dan PPK RSUD Kondosapata tidak cermat dalam membuat
surat pesanan dengan tetap menghitung harga termasuk PPN.

Atas permasalahan tersebut kepala daerah, kepala SOPD dan seluruh pihak terkait sepakat
dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar
memerintahkan:

a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan sebagai PPK untuk
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp58.255.790,00
dengan menarik dari penyedia barang (PT AFM sebesar Rp4.247.976,00, PT SPI
sebesar Rp5.062.501,00, CV TA sebesar Rp5.025.313,00, dan PT ISJ sebesar
Rp43.920.000,00) dan menyetorkannya ke kas daerah;
b. Menginstruksikan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat untuk
mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.340.000,00 dengan
menarik dari penyedia barang/jasa yang terdiri dari pembayaran penginapan tenaga
kesehatan kepada Hotel PI sebesar Rp5.200.000,00 dan pembelian PC sebesar
Rp2.140.000,00 kepada PPTK dan menyetorkan ke kas daerah; dan
c. Memerintahkan Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi selaku PPK Gugus
Tugas Penanganan Covid-19 dan PPK RSUD Kondosapata beserta bendahara
pengeluaran BPBD dan RSUD Kondosapata untuk mempertanggungjawabkan
kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp524.753.818,18 (Rp490.993.181,82 +
Rp33.760.636,36) dengan menarik dari penyedia dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 41