Page 47 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 47
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang terkait
dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab
sehingga tercipta pemerintahan yang baik. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan
di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk
memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk
dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang
berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian
negara.
PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif
(Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Strategis BPK 2016-2020. Ihktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 memuat
PDTT atas tiga objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi
COVID-19 serta tujuh objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2019.
Secara lebih rinci, hasil PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 23 temuan
yang memuat 36 kasus, meliputi 18 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan (50,00%) sebesar Rp1.449.722.630,00, 12 kasus kelemahan Sistem
Pengendalian Intern (33,33%), serta 6 (16,67%) permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1.473.375.000,00. Rekapitulasi hasil
PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020
No Uraian Jumlah Nilai (Rp)
Permasalahan
1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- 18 1.449.722.630,00
undangan
2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 12 -
3 Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan 6 1.473.375.000,00
Jumlah 36 2.923.097.630,00
A. TEMATIK NASIONAL
Pada Semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan
hasil pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada tiga entitas
sebagai berikut.
1. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah
Kabupaten Majene; dan
3. Pemeriksaan atas kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah
Kabupaten Mamasa.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 38
