Page 42 - IHPD_Sulbar0504_cap

Pasangkayu belum sepenuhnya melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan
pedoman; 3) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya menyediakan
sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk kegiatan treatment sesuai kebutuhan; 4)
RSUD Pasangkayu belum sepenuhnya mengajukan dan menerima pembayaran klaim
biaya pasien COVID-19 sesuai pedoman; 5) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum
sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di
Fasyankes; dan 6) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya memiliki
strategi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan yang optimal
di Fasyankes.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak terhadap: 1) pelaksanaan strategi
manajemen klinis dan strategi pelayanan kesehatan esensial tidak optimal; 2) kebutuhan
sarana, alat kesehatan, obat, dan BMHP Kesehatan tidak terpenuhi; 3) pasien COVID-
19 berpotensi tidak ditangani sesuai standar pelayanan; dan 4) Fasyankes/RSUD tidak
segera dapat menerima haknya atas pembayaran klaim biaya pasien COVID-19.
Dampak lainnya adalah tingkat kemajuan/keberhasilan penanganan pandemi COVID-
19 sulit untuk diketahui dan keputusan tindakan selanjutnya berpotensi tidak tepat.
Permasalahan tersebut terjadi karena Pemda belum memiliki awareness terhadap
pentingnya rencana operasi atas strategi manajemen klinis serta pengendalian dan
pencegahan infeksi dalam penanganan COVID-19. Hal lainnya yang menjadi penyebab
adalah belum optimalnya upaya dalam pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana
untuk penanganan COVID-19; belum adanya analisis/peta kebutuhan tenaga kesehatan;
lemahnya koordinasi terkait klaim antara RSUD dengan BPJS dan Kementrian
Keseharan; serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis belum
memadai.

Kepala Daerah dan seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan
akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
BPK merekomendasikan para Kepala Daerah agar menyusun dan memutakhirkan
Renops yang berlaku bagi semua gugus tugas dan fasyankes, termasuk di dalamnya
strategi manajemen klinis dan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi. BPK juga
mendorong agar refocussing dan realokasi anggaran diarahkan juga untuk pemenuhan
sarpras, alat kesehatan , obat, dan BMHP serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
manajemen klinis dilakukan secara tertib dan konsisten.

D. UPAYA EDUKASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
BIDANG KESEHATAN

Upaya edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 meliputi upaya
pencegahan melalui promosi kesehatan secara memadai, peningkatan disiplin masyarakat
melalui penegakan hukum secara memadai dan penegakan disiplin masyarakat melalui
pembentukan kebiasaan baru secara memadai. Hasil pemeriksaan atas upaya edukasi dan
sosialisasi diuraikan sebagai berikut.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 33