Page 37 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 37
Rujukan Tingkat Lanjutan) swasta dan pemerintah; dan (2) memiliki mekanisme
evaluasi dan koordinasi hasil pemantauan ketaatan Pemerintah Kabupaten dalam
mengisi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon).
Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu: (1) upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat dalam melakukan evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara pasif di
tempat kerja belum optimal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyusun
Rencana Operasi (Renops) atau dokumen perencanaan lain untuk mengupayakan
penemuan kasus secara aktif untuk penanganan pandemi COVID-19; (2) upaya
penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak belum optimal, diketahui
bahwa belum ada rencana operasi strategi dan skenario transmisi yang dituangkan
dalam dokumen tertulis, perhitungan pelacakan kontak pada Laporan Harian tidak
menunjukkan kondisi senyatanya dan Provinsi Sulawesi Barat tidak memiiki data
alternatif untuk menghitung dan menelusuri data pelacakan kontak yang riil; (3)
pencatatan data penemuan kasus secara aktif pada Sistem Online Pelaporan Harian
COVID-19 dan PHEOC belum tertib serta kekurangan SDM dalam pelaporan
harian dan kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer/laptop maupun
jaringan internet yang digunakan dalam pelaporan harian; (4) Upaya penemuan
kasus secara aktif dari fasilitas tertutup belum optimal diketahui bahwa Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki perencanaan strategi atas
penemuan kasus pada fasilitas tertutup seperti penjadwalan untuk melakukan
screening test pada suatu instansi atau kantor pemerintah maupun non pemerintah.
2. Upaya Tracing Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam Penanganan
Pandemi COVID-19 Belum Memadai
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan upaya tracing dalam
penanganan pandemi COVID-19, diantaranya: (1) upaya penemuan kasus secara
aktif pada pintu masuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah
membuat rencana aksi untuk mengupayakan penemuan kasus secara aktif pada
pintu masuk. Atas risiko imported case, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
melakukan upaya pembatasan pergerakan orang keluar dan masuk wilayah
Kabupaten Polewali Mandar dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Polewali
Mandar Nomor P.37/Bupati/300/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal
“Pembatasan Pergerakan Orang di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar”; (2)
upaya penemuan kasus secara aktif melalui pelacakan kontak diantaranya:
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Tim Surveilance, Dinas
Kesehatan telah membuat SOP terkait pelaksanaan tracing, mengupayakan
pelacakan kontak erat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, pelaporan
laporan harian untuk mengetahui tren penelusuran kontak; (3) Pencatatan data
penemuan kasus secara aktif pada sistem online pelaporan harian COVID-19 dan
PHEOC (Public Health Emergency Operation Centre) diantaranya: Tim
Surveilance Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan
data berupa informasi pribadi, riwayat perjalanan, riwayat kesehatan, status/lokasi
pasien yang dirawat/tidak dirawat, gejala yang dialami kepada Tim Surveilance
Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan telah
menyampaikan laporan perkembangan COVID-19 ke dalam sistem online
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 28
