Page 40 - IHPD_Sulbar0504_cap

Permasalahan tersebut terjadi karena Pemda diantaranya: 1) belum memiliki SDM yang
memadai dan belum memiliki rencana operasi atau dokumen perencanaan lain yang
memuat strategi evaluasi dan koordinasi penemuan kasus secara aktif dan pasif di
wilayahnya masing-masing; 2) belum menggunaan SKDR sebagai media pengawasan dan
penemuan kasus ILI/SARI, untuk selanjutnya digunakan dalam upaya penemuan kasus
dalam wilayah; dan 3) belum melaksanakan pencatatan laporan harian dalam Sistem Online
Pelaporan Harian COVID-19 secara lengkap dan tepat.
Para kepala daerah serta seluruh pihak yang terlibat sepakat dengan hasil temuan BPK dan
akan mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengatasinya. BPK mendorong dengan
merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat untuk: 1). Menetapkan strategi untuk
penemuan kasus secara aktif pada pintu masuk wilayah dan fasilitas tertutup yang
dilengkapi dengan rincian rencana kegiatan yang terukur, termasuk mengatur bentuk
evaluasi dan koordinasi yang di reviu dan diperbarui secara berkala; 2) Meningkatkan
koordinasi penemuan kasus aktif di pintu masuk daerah dengan KKP dan pihak terkait
lainnya; 3) Meningkatkan koordinasi penemuan kasus aktif pada fasilitas tertutup dengan
Pemerintah Kabupaten dan lembaga/instansi non pemerintah lainnya; 4) Meningkatkan
koordinasi penemuan kasus aktif pada fasilitas tertutup dengan Pemerintah Kabupaten dan
lembaga/instansi non pemerintah lainnya; 5) agar menyusun dan menetapkan Rencana
Operasi Penanganan COVID-19 secara komprehensif yang memuat: a. Upaya penemuan
kasus secara pasif untuk setiap kunjungan pasien dengan gejala ILI/SARI ke Fasilitas
Kesehatan; b. Upaya dan strategi penemuan kasus secara pasif guna memanfaatkan Data
Kasus ILI/SARI dari FKTP maupun dari pihak lain; dan c. Upaya dan strategi penemuan
kasus secara pasif di tempat kerja

C. UPAYA TREATMENT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
BIDANG KESEHATAN
Treatment meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan
untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan
terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. Hasil pemeriksaan atas upaya treatment
diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Treatment Pemprov Sulbar dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Telah
Memadai

Pemprov Sulbar telah melakukan upaya treatment dalam penanganan pandemi COVID-
19, diantaranya: 1) telah memiliki strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan
yang optimal di Fasyankes; 2) Fasyankes RSUD Sulawesi Barat telah melaksanakan
manajemen klinis sesuai dengan pedoman; 3) Fasyankes RSUD Sulawesi Barat telah
menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis
penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan pedoman; 4) telah memberikan insentif
kepada tenaga kesehatan sesuai dengan pedoman juknis; 5) telah melakukan monitoring
dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di Fasyankes; 6) telah memiliki strategi
pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pelayanan kesehatan yang optimal di
Fasyankes; dan 7) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) telah dilakukan di
Fasilitas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian
Pemprov Sulbar untuk dilakukan perbaikan, yaitu: 1) belum membuat rencana

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 31