Page 36 - IHPD_Sulbar0504_cap
P. 36

1)  meminimalisir  risiko  tidak  akuratnya  hasil  pemeriksaan  laboratorium  karena
                             kontaminasi selama pengujian spesimen; 2) penemuan kasus secara aktif melalui
                             pelacakan kontak tidak tepat waktu; 3) penanganan pasien terkonfirmasi maupun
                             suspek COVID-19 terlambat; dan 4) potensi tidak tercapainya target WHO 1:1000
                             untuk pelaksanaan testing.
                        Permasalahan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya:  1)  Potensi  tidak  akuratnya  hasil
                        pemeriksaan laboratorium karena kontaminasi selama pengujian spesimen; 2) Penemuan
                        kasus secara aktif melalui pelacakan kontak tidak tepat waktu; 3) Penegakan diagnosa dan
                        penanganan pasien  di  Rumah  Sakit  tertunda; 4)  Potensi tidak  tercapainya target  WHO
                        1:1000 untuk pelaksanaan testing.

                        Dalam  menghadapi  situasi  darurat  pandemi  COVID-19,  Pemerintah  Daerah  masih
                        menghadapi beberapa kendala yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, diantaranya
                        kurangnya sumber daya yang dimiliki yaitu SDM yang cukup dan kompeten, sarana dan
                        prasarana  yang belum memadai, termasuk   penyediaan jaringan internet yang stabil dan
                        memadai untuk menunjang kecepatan penginputan data.

                        Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menyatakan sependapat dengan temuan
                        pemeriksaan  dan  selanjutnya  akan  melakukan  pembenahan  sesuai  dengan  rekomendasi
                        yang diberikan.

                        BPK berusaha mendorong para kepala daerah agar menyusun dan memutakhirkan Renops
                        atau dokumen perencanaan lain dalam penangan pandemi Covid-19  yang memuat strategi
                        pelaksanaan  testing  yang  secara  komprehensif  melibatkan  lintas  sektor  untuk
                        meningkatkan  jumlah  penduduk  yang  mengikuti  testing  dan  meningkatkan  kapasitas
                        laboratorium  dalam  pengujian  spesimen  dan  memerintahkan  Direktur  RSUD  untuk
                        meningkatkan  koordinasi  dengan  Balitbangkes  supaya  mengirimkan  hasil  Pemantapan
                        Mutu Eksternal (PME).

                            B. UPAYA  TRACING  DALAM  PENANGANAN  PANDEMI  COVID-19
                               BIDANG KESEHATAN

                            Tracing bertujuan untuk menelusuri kasus COVID-19 di satu wilayah daerah. Upaya
                        Tracing  meliputi  penanganan  yang  dilakukan  secara  aktif  maupun  pasif  untuk
                        mengidentifikasi ada atau tidaknya kasus suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat
                        serta melakukan respon yang memadai. Tracing secara aktif terdiri dari penemuan kasus
                        pada pintu masuk, pelacakan kontak kasus konfirmasi positif, dan penemuan kasus pada
                        fasilitas  tertutup.  Tracing  secara  pasif  terdiri  dari  pasien  yang  berkunjung  ke  Fasilitas
                        Kesehatan  (Faskes)  dengan  gejala  Influenza  Like  Illness  (ILI)  atau  Severe  Acute
                        Respiratory Infection (SARI) dan penemuan kasus di tempat kerja. Hasil pemeriksaan atas
                        upaya tracing diuraikan sebagai berikut.

                        1.     Upaya  Tracing  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat  dalam  Penanganan
                               Pandemi COVID-19 Belum Memadai
                               Dalam rangka penemuan kasus secara pasif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
                               telah melakukan upaya sebagai berikut: (1) melakukan evaluasi dan koordinasi
                               dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan data kasus ILI secara pasif dari
                               FKTP  (Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama)  dan  FKRTL  (Fasilitas  Kesehatan




                                                     Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 27
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41