Page 27 - IHPD_Sulbar0504_cap

Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), (iii) opini Tidak Wajar (adversed
opinion), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada pemerintah daerah di wilayah
Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi
Sulawesi Barat tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2017 s.d. 2019 Entitas
di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
Entitas 2017 2018 2019
1. Provinsi Sulawesi Barat WTP WTP WTP
2. Kab. Polewali Mandar WTP WTP WTP

3. Kab. Majene WTP WTP WTP
4. Kab. Mamasa WTP WTP WTP
5. Kab. Pasangkayu WTP WTP WTP

6. Kab. Mamuju WTP WTP WTP
7. Kab. Mamuju Tengah WTP WTP WTP

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir entitas pemeriksaan BPK di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh Opini WTP.

B. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu
proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan
keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas
dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan
mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya
secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (error) dan
kecurangan (fraud).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 72 permasalahan terkait sistem pengendalian intern
yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2019
di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah
Permasalahan
Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
18
- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 5
- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah – BPK Provinsi Sulawesi Barat I 18