Page 68 - E-MODUL bag 1

Back to Peta Konsep

e) Digunakan badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan

oleh menteri keuangan.
(3) Nilai Jual Objek Pajak

Nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan

per wilayah berdasarkan keputusan memteri keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan gubernur.

(4) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP)

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan batas NJOP atas bumi
dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Ketentuan NJOP-TKP sebagai berikut.

a) Setiap wajib pajak menerima pengurangan NJOP-TKP sebanyak satu kali dalam

satu tahun.
b) Jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, yang akan diselisihkan dengan

NJOP-TKP hanya satu objek pajak dengan nilai terbesar dan tidak digabungkan
dengan objek lain.

Untuk NJOP-TKP PBB pusat paling tinggi Rp12.000.000,00 dan NJOP-TKP

daerah ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan paling rendah
RP10.000.000,00.

(5) Tarif Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Besar pembayaran PBB dipengaruhi empat faktor berikut.
a) Luas tanah dan/atau bangunan.

b) Besar nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu luas objek dikalikan harga per meter
persegi.

c) Besar nilai jual kena pajak (NJKP).

d) Tarif PBB pusat tarif tungga sebesar 0,5%. Tarif PBB daerah paling tinggi 0,3%
(tergantung tiap-tiap daerah).

Besar nilai jual kena pajak (NJKP) sebagai dasar penghitung Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sebagai berikut.

a) Objek pajak perkebunan sebesar 40%.

b) Objek pajak kehutanan sebesar 40%.

c) Objek pajak pertambangan sebesar 40%.
d) Untuk PBB daerah tidak ada NJKP.

E-Modul Ekonomi kelas XI
60