Page 70 - E-MODUL bag 1
P. 70
Back to Peta Konsep
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada pengusaha kena pajak,
biasanya pengusaha kena pajak melimpahkannya kepada konsumen akhir dengan
ditambahkan PPN pada harga produk. PPN diatur dalam Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM). PPN termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi
penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak.
(1) Objek Pajak Pertambahan Nilai
Beban PPN dikenakan pada kegiatan antara lain:
a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha kena pajak.
b) Impor barang kena pajak.
c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
kena pajak.
d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.
e) Ekspor barang-barang kena pajak oleh pengusaha pajak.
f) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
g) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
(2) Barang Kena Pajak dan Barang Tidak Kena Pajak
Barang kena pajak merupakan barang berwujud maupun tidak berwujud
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya
semua barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kecuali yang disebutkan
dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pasal 4A atay (2). Barang
tidak kena PPN sesuai dengan UU tersebut meliputi barang hasil tambang atau
pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, rumah makan dan warung, uang, emas batang, serta surat-surat berharga.
(3) Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak
Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang maupun fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia dapat dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
E-Modul Ekonomi kelas XI
62
