Page 71 - E-MODUL bag 1
P. 71

Back to Peta Konsep

                      menghasilkan  barang  karena  pesanan  (permintaan)  yang  dikenakan  pajak

                      berdasarkan Undang-undang. Jasa tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan
                      pemerintah  seperti  jasa  pelayanan  kesehatan.  pelayanan  sosial,  keagamaan,

                      pendidikan,  kesenian  dan  hiburan,  tenaga  kerja,  perhotelan,  sera  layanan

                      pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
                   (4) Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

                              Penetapan tarif PPN sebesar 10% dari harga jual atau nilai impor barang,

                      sementara tarif untuk barang ekspor 0%. Besar tarif PPN dapat diubah dengan
                      peraturan pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

                              Rumus penghitungan PPN sebagai berikut.

                                   PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%)

                      Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

                      Ibu  Ninik  seorang  pengusaha  bubuk  kopi  membeli  mobil  secara  tunai  dengan

                      harga RP500.000.000,00. Hitunglah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang Ibu

                      Ninik.
                      Penghitungan PPN terutang:

                      = 10% x Rp500.000.000,00

                      = Rp50.000.000,00

                      Jadi,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  harus  dibayar  Ibu  Ninik  sebesar

                      Rp50.000.000,00. PPN sebesar RP50.000.000,00 tersebut merupakan pajak yang
                      dipungut kepada pengusaha kena pajak (Ibu Ninik).



        F. Tantangan Pajak di Indonesia
                      Pajak diibaratkan sebagai “tulang punggung” perekonomian Indonesia, sehingga

               pajak menjadi prioritas utama penerimaan negara. Meskipun begitu, pola pikir sebagian

               wajib pajak masih belum dirubah, mereka masih belum membayar pajak dengan penuh
               kesadaran  dan  menganggap  membayar  pajak  merupakan  paksaan  dan  sesuatu  yang

               merugikan, dan mereka belum menyadari bahwa fasilitas yang mereka nikmati setiap

               harinya  berasal  dari  pajak.  Selain  itu,  mereka  beranggapan  bahwa  membayar  pajak
               adalah hal yang merepotkan karena prosesnya berbelit-belit dan membutuhkan waktu

               cukup  lama.  Kondisi  seperti  demikian  tersebut  menjadi  tantangan  bagi  Direktorat

               Jenderal Pajak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, diperlukan
               kerjasama yang sinergis antara pemerintah sebagai penyedia sistem pembayaran pajak




                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                63
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76