Page 213 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

20. Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Usaha Perkebunan

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

2. Persyaratan Pendaftaran Usaha Perkebunan dilakukan
terhadap pekebun dengan luasan kurang dari 25
(dua puluh lima) hektare.
a. Pendaftaran Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.
Perkebunan Tanpa
Pemenuhan Komitmen
tidak memerlukan
prasarana (ILOK, Izin
Lingkungan IMB, SLF).

b. Pendaftaran Usaha 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga
Perkebunan OSS.
Memerlukan 2. Pendaftaran Usaha Perkebunan yang belum
Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dari lembaga OSS.
Perizinan Prasarana.
(ILOK, Izin Lingkungan 3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua
IMB, SLF). atau sebagian antara lain :
a. Izin Lokasi.

b. Izin Lingkungan.
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
3. Sistem, Mekanisme dan 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
Prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Pendaftaran Usaha
Perkebunan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD
di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan
komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah
lengkap maka DPMPTSP memproses
rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis
terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
lokasi dan/atau rapat pembahasan jika
diperlukan.
5. Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud
angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan
oleh DPMPTSP.