Page 218 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

21. Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

No Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

2. Persyaratan Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan dilakukan
terhadap :
a. Petani dengan usaha proses produksi skala
usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar
dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap
kurang dari 10 (sepuluh) orang.
b. Petani dengan usaha penanganan
pascapanen :
1. Pengeringan dan penggudangan padi,
dengan kapasitas terpasang kurang dari 50
(lima puluh) ton/hari.
2. Jagung :
a) Pengeringan dan pergudangan dengan
kapasitas terpasang kurang dari 50
(lima puluh) ton/hari.
b) Pengolahan, dengan kapasitas
terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam
3. Kedelai :
a) Pengeringan dan pergudangan dengan
kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga
puluh) ton/hari.
b) Pengolahan, dengan kapasitas
terpasang kurang dari 3 (dua) ton/hari
4. Ubi kayu :
a) Penanganan pascapanen, dengan
kapasitas terpasang kurang dari 6
(enam) ton/hari.
b) Usaha chip/geplek, dengan kapasitas
terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
c) Usaha tapioka, dengan kapasitas
terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
d) Usaha tepung kasava, dengan kapasitas
terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
e) Usaha tepung fermentasi, dengan
kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua)
ton/hari.
5. Ubi jalar :
a) Penanganan pascapanen dan
pengolahan, dengan kapasitas
terpasang kurang dari 6 (enam)
ton/hari.