Page 46 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Tabungan Hari Tua

1. Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan
 Peraturan Pmerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian

2. Persyaratan
 Mengisi Surat Permintaan Pembayaran SPP
 Asli dan Foto Copy SK Pensiun
 Asli Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dibuat satuan Kerja dan
disahkan oleh Intansi yang berwenang (KPPN/Pemda)
 Pas Photo suami/istri ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar Terbaru
 Photo Copy Identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemohon yang masih berlaku
 Foto Copy NPWP

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon melengkapi formulir dan berkas yang wajib dilampirkan
 Pemohonan mengajukan Permohonan SPP Klaim
 Petugas CS klaim memeriksan keabsahan dan kelengkapan berkas
 Petugas CS klaim menghitung hak pemohon
 Petugas CS klaim memberikan daftar nominatif peserta kepada verifikator di kantor
cabang
 Berkas klaim di verifikasi, otorisasi, closing
 Petugas CS memberikan informasi hak peserta
 Peserta dapat mengambil hak pada masing-masing mitra bayar sesuai rencana bayar

4. Jangka Waktu Penyelesaian
 20 (Dua Puluh) Menit

5. Biaya /Tarif
 Rp.0 (Nol) Rupiah