Page 49 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Jaminan Kematian

1. Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan
 Peraturan Pmerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
2. Persyaratan
Persyaratan Pembayaran Klim untuk Jaminan Kematian (JKM)
 Formulir Permintaan Pembayaran
 KPPG / Rincian gaji bulan berkenaan
 Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris dari Instansi (Akt 2/3)
 Fotokopi Surat kematian dilegalisir Lurah
 Fotokopi Surat Nikah dilegalisir/Kepala KUA
 Fotokopi KTP Pemohon
 Fotokopi Buku Tabungan
 Melampirkan Surat Keterangan Sekolah/Kuliah, apabila terdapat anak yang berhak
bantuaun beasiswa (kepesertaan minimal 3 tahun)
* Catatan : Pengajuan Klim Jaminan Kematian khusus untuk PNS dan Pejabat Negara
sepakat dengan pengajuan manfaat Tabungan Hari Tua bagi peserta meninggal aktif
(Akt 2/3)
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon melengkapi formulir dan berkas yang wajib dilampirkan
 Pemohonan mengajukan Permohonan SPP Klaim
 Petugas CS klaim memeriksan keabsahan dan kelengkapan berkas
 Petugas CS klaim menghitung hak pemohon
 Petugas CS klaim memberikan daftar nominatif peserta kepada verifikator di kantor
cabang
 Berkas klaim di verifikasi, otorisasi, closing
 Petugas CS memberikan informasi hak peserta
 Peserta dapat mengambil hak pada masing-masing mitra bayar sesuai rencana bayar

4. Jangka Waktu Penyelesaian
 20 (Dua Puluh) Menit

5. Biaya/Tarif
 Rp.0 (Nol) Rupiah