Page 52 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Aspek Pertimbangan Teknis Pertanahan
Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah merupakan Pertimbangan yang memuat ketentuan dan
syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan
kesesuaian tata ruang
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
 PP Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak
 PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan,
Penggunaan Tanah Perkotaan Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna
untuk penyajian dalam Peta
 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Izin Lokasi
 Perda RTRW Kab/Kota

2. Persyaratan Pelayanan
 Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani atau kuasanya di atas
materai cukup
 Surat Kuasa Apabila dikuasakan
 Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan
dengan aslinya oleh petugas loket
 Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokan dengan
aslinya oleh petugas loket
 Proposal Rencana Kegiatan Teknis pada lokasi yang akan dimohon
 Sket lokasi yang di mohon
 Photo Copy Sertifikat yang telah dicocokan oleh petugas loket

3. Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat Belas ) Hari Kerja

4. Biaya/Tarif
 Tarip Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan
Penggunaan Tanah dihitung berdasrkan Rumus