Page 26 - Modul 1
P. 26

Modul 1: K3 dan Pengantar Regulasi Pemerintah


                                         Rangkuman




                Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya untuk men-
            jamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja
            khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menu-
            ju masyarakat adil dan makmur. Tujuan dari K3 tidak hanya untuk memberi
            perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat
            kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan resiko
            terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan
            secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat
            kerja. Untuk itu, setiap melakukan aktivitas di dalam pekerjaannya perlu
            dilengkapi dengan alat pelindung kerja. Alat pelindung kerja tersebut tidak
            hanya untuk pekerjanya saja, namun kendaraan juga perlu alat pelindung
            kerja untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja pada bagian ter-
            tentu.
                Alat pelindung kerja pada kendaraaan seperti cover yang berguna un-
            tuk menutupi bagian yang tidak dilakukan perbaikan atau perawatan, na-
            mun akan berdampak dari pekerjaan tersebut, seperti jok, bemper, dasboard
            dan lain lain. Sedangkan alat pelindung kerja spesifik alat pelindung untuk
            kepala, muka, tangan, kaki dan sebagainya.

                Mengingat resiko yang dihadapi di dunia kerja terutama di industri
            otomotif seperti kendaraan listrik, menjadi perhatian pemerintah dan dunia.
            Beberapa regulasi telah dikeluarkan untuk mengantisipasi segala hal yang
            berhubungan dengan keselamatan kerja. Seperti regulasi un tuk wilayah
            Eropa, yaitu UNECE R100 merupakan ketentuan umum untuk memberi
            izin kepada kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan secara spesifik.
            Sedangkan di dalam negeri peraturan menteri perhubungan no 86 dan 87
            tahun 2020 yang berhubungan dengan kendaraan laistrik, dan masih banyak
            lagi peraturtan yang dikeluarkan oleh departemen terkait untuk menunjang
            keselamatan dan keamanan kendaraan listrik
   21   22   23   24   25   26   27   28   29