Page 35 - Z:\file ME\BUKU\
P. 35
garahkan pengembangan perbeka- 4. Dalam keadaan darurat, Pemer-
lan kesehatan dengan memanfaat- intah dapat melakukan kebijakan
kan potensi nasional yang tersedia. khusus untuk pengadaan dan pe-
manfaatan perbekalan kesehatan.
2. Pengembangan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diarahkan 5. Ketentuan mengenai keadaan
terutama untuk obat dan vak- darurat sebagaimana dimaksud
sin baru serta bahan alam yang pada ayat (4) dilakukan dengan
berkhasiat obat. mengadakan pengecualian terha-
dap ketentuan paten sesuai dengan
3. Pengembangan perbekalan kes-
ehatan dilakukan dengan mem- peraturan perundang-undangan
perhatikan kelestarian lingkungan yang mengatur paten.
hidup, termasuk sumber daya alam 6. Perbekalan kesehatan berupa obat
dan sosial budaya. generik yang termasuk dalam daft-
ar obat esensial nasional harus
Pasal 39
dijamin ketersediaan dan keter-
Ketentuan mengenai perbekalan jangkauannya, sehingga penetapan
kesehatan ditetapkan dengan Pera- harganya dikendalikan oleh Pe-
turan Menteri. merintah.
Pasal 40 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai
1. Pemerintah menyusun daftar dan perbekalan kesehatan sebagaima-
jenis obat yang secara esensial ha- na dimaksud pada ayat (6) diatur
rus tersedia bagi kepentingan mas- dengan Peraturan Menteri.
yarakat. Pasal 41
2. Daftar dan jenis obat sebagaimana 1. Pemerintah daerah berwenang
dimaksud pada ayat (1) ditinjau merencanakan kebutuhan perbeka-
dan disempurnakan paling lama lan kesehatan sesuai dengan kebu-
setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan tuhan daerahnya.
perkembangan kebutuhan dan te-
knologi. 2. Kewenangan merencanakan ke-
butuhan perbekalan kesehatan se-
3. Pemerintah menjamin agar obat bagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana dimaksud pada ayat tetap memperhatikan pengaturan
(1) tersedia secara merata dan ter- dan pembinaan standar pelayanan
jangkau oleh masyarakat.
BAGIAN: ISI UU KESEHATAN 2009 35
