Page 31 - Z:\file ME\BUKU\
P. 31
pada ayat (1) dilarang menguta- maksud pada ayat (1) menjadi
makan kepentingan yang bernilai tanggung jawab Pemerintah dan
materi. pemerintah daerah.
5. Ketentuan mengenai perizinan se- 3. Ketentuan mengenai penyelenga-
bagaimana dimaksud pada ayat (3) raan pendidikan dan/atau pelatihan
diatur dalam Peraturan Menteri. sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemer-
Pasal 24
intah.
1. Tenaga kesehatan sebagaimana Pasal 26
dimaksud dalam Pasal 23 harus
memenuhi ketentuan kode etik, 1. Pemerintah mengatur penempatan
standar profesi, hak pengguna tenaga kesehatan untuk pemerata-
pelayanan kesehatan, standar pe- an pelayanan kesehatan.
layanan, dan standar prosedur op- 2. Pemerintah daerah dapat menga-
erasional.
dakan dan mendayagunakan tena-
2. Ketentuan mengenai kode etik dan ga kesehatan sesuai dengan kebu-
standar profesi sebagaimana di- tuhan daerahnya.
maksud pada ayat (1) diatur oleh 3. Pengadaan dan pendayagunaan
organisasi profesi.
tenaga kesehatan sebagaimana di-
3. Ketentuan mengenai hak penggu- maksud pada ayat (2) dilakukan
na pelayanan kesehatan, standar dengan memperhatikan:
pelayanan, dan standar prosedur a. jenis pelayanan keseha-
operasional sebagaimana dimak- tan yang dibutuhkan mas-
sud pada ayat (1) diatur dengan yarakat;
Peraturan Menteri.
b. jumlah sarana pelayanan
Pasal 25
kesehatan; dan
1. Pengadaan dan peningkatan mutu c. jumlah tenaga kesehatan
tenaga kesehatan diselenggarakan sesuai dengan beban kerja
oleh Pemerintah, pemerintah daer- pelayanan kesehatan yang
ah, dan/atau masyarakat melalui ada.
pendidikan dan/atau pelatihan.
4. Penempatan tenaga kesehatan se-
2. Penyelenggaraan pendidikan dan/ bagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau pelatihan sebagaimana di-
BAGIAN: ISI UU KESEHATAN 2009 31
