Page 30 - Z:\file ME\BUKU\
P. 30
memberdayakan dan mendorong 2. Ketentuan mengenai perencanaan,
peran aktif masyarakat dalam se- pengadaan, pendayagunaan, pem-
gala bentuk upaya kesehatan. binaan, dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan sebagaimana di-
Pasal 19
maksud pada ayat (1) diatur dalam
Pemerintah bertanggung jawab Peraturan Pemerintah.
atas ketersediaan segala bentuk
upaya kesehatan yang bermutu, 3. Ketentuan mengenai tenaga kese-
aman, efisien, dan terjangkau. hatan diatur dengan Undang-Un-
dang.
Pasal 20
Pasal 22
1. Pemerintah bertanggung jawab
atas pelaksanaan jaminan keseha- 1. Tenaga kesehatan harus memiliki
tan masyarakat melalui sistem ja- kualifikasi minimum.
minan sosial nasional bagi upaya 2. Ketentuan mengenai kualifikasi
kesehatan perorangan. minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Pera-
2. Pelaksanaan sistem jaminan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat turan Menteri.
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 23
peraturan perundang-undangan.
1. Tenaga kesehatan berwenang un-
BAB V tuk menyelenggarakan pelayanan
SUMBER DAYA DI BIDANG kesehatan.
KESEHATAN 2. Kewenangan untuk menyeleng-
garakan pelayanan kesehatan se-
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan bagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan bidang
Pasal 21 keahlian yang dimiliki.
1. Pemerintah mengatur perenca- 3. Dalam menyelenggarakan pe-
naan, pengadaan, pendayagunaan, layanan kesehatan, tenaga kese-
pembinaan, dan pengawasan mutu hatan wajib memiliki izin dari pe-
tenaga kesehatan dalam rangka merintah.
penyelenggaraan pelayanan kese- 4. Selama memberikan pelayanan
hatan.
kesehatan sebagaimana dimaksud
30 BAGIAN: ISI UU KESEHATAN 2009
