Page 33 - Z:\file ME\BUKU\
P. 33
tah, pemerintah daerah, dan swas- merintah maupun swasta dilarang
ta. menolak pasien dan/atau meminta
uang muka.
4. Ketentuan persyaratan fasilitas
pelayanan kesehatan sebagaimana Pasal 33
dimaksud pada ayat (2) dan ayat 1. Setiap pimpinan penyelenggaraan
(3) ditetapkan oleh Pemerintah se- fasilitas pelayanan kesehatan mas-
suai ketentuan yang berlaku.
yarakat harus memiliki kompetensi
5. Ketentuan perizinan fasilitas pe- manajemen kesehatan masyarakat
layanan kesehatan sebagaimana yang dibutuhkan.
dimaksud pada ayat (2) dan ayat 2. Kompetensi manajemen kesehatan
(3) ditetapkan oleh Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimak-
pemerintah daerah.
sud pada ayat (1) diatur lebih lan-
Pasal 31 jut dengan Peraturan Menteri.
Fasilitas pelayanan kesehatan Pasal 34
wajib:
1. Setiap pimpinan penyelengga-
1. memberikan akses yang luas bagi raan fasilitas pelayanan keseha-
kebutuhan penelitian dan pengem- tan perseorangan harus memiliki
bangan di bidang kesehatan; dan kompetensi manajemen kesehatan
perseorangan yang dibutuhkan.
2. mengirimkan laporan hasil pene-
litian dan pengembangan kepada 2. Penyelenggara fasilitas pelayanan
pemerintah daerah atau Menteri. kesehatan dilarang mempeker-
jakan tenaga kesehatan yang ti-
Pasal 32
dak memiliki kualifikasi dan izin
1. Dalam keadaan darurat, fasilitas melakukan pekerjaan profesi.
pelayanan kesehatan, baik pemer-
intah maupun swasta, wajib mem- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud
berikan pelayanan kesehatan bagi pada ayat (1) dan ayat (2) dilak-
penyelamatan nyawa pasien dan sanakan sesuai dengan ketentuan
pencegahan kecacatan terlebih da- peraturan perundang-undangan.
hulu. Pasal 35
2. Dalam keadaan darurat, fasilitas 1. Pemerintah daerah dapat menentu-
pelayanan kesehatan, baik pe- kan jumlah dan jenis fasilitas pe-
BAGIAN: ISI UU KESEHATAN 2009 33
