Page 155 - KONSEP DASAR PKN -
P. 155
setiap pergaulan hidup antar warga negara, warga negara dan negara dan atau
dengan warga dunia.
2. Penyelesaian pertikaian
Fungsi yang kedua yang dinyatakan oleh J. F. Glastra van Loon, kita dapat
mengetahui bahwa hukum dapat menyelesaikan suatu konflik atau pertikaian antar
warga negara di dalam negara atau warga negara dengan pemerintah/negara.
Mengapa demikian, karena dalam rumusan hukum sudah ada aturan atau tata cara
dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun konflik yang terjadi. Dengan
adanya hukum, maka permasalahan yang terjadi akan dengan mudah diselesaikan
dengan mengikuti tahap-tahap yang sudah tercantum di dalam hukum sesuai
dengan kesepakatannya. Dengan hukum, maka segala permasalahan akan dengan
mudah diselesaikan, karena hukum akan menuntun untuk menyelesaikan
permasalahan atau konflik.
D. Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Sudarto (Maruapey, 2017) penegakan hukum adalah perhatian dan
penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh
terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Penegakkan
negara hukum itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
ataupun rakyat dalam menjalankan dan mematuhi isi dari hukum tersebut. Roihanah
(2015) menyatakan bahwa pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk
mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Dari sini dapat kita ketahui bahwa
hukum ditegakkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang mendorongnya, karena tidak
mungkin sesuatu itu dilakukan tanpa ada tujuan yang jelas dan terarah. Menurut
pendapat ahli di atas hukum ditegakkan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.
Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum itu salah satunya adalah untuk
memberikan keadilan kepada setiap warga negara.
BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 151

