Page 23 - BUKU KONSEP DASAR PKN (A4)
P. 23

2.  Bipatride yakni, seseorang memiliki dua kewarganegaraan.

               3.  Multipatride yakni, seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.
               4.  Apatride yakni, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.

                   Secara garis besar Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal bagi setiap

               orang  untuk  mengantisipasi  kewarganegaraan  ganda  dan  tanpa  kewarganegaraan.
               Namun,  terdapat  pengecualian  khusus  untuk  anak-anak  hasil  perkawinan  campuran

               antara  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan  warga  negara  asing,  di  mana  mereka

               diizinkan  memiliki  kewarganegaraan  ganda  terbatas  sampai  mencapai  usia  tertentu,
               yakni hingga 18 tahun atau sampai menikah. Setelah itu, mereka harus memilih salah

               satu kewarganegaraan.
















                                 Gambar 2.2. Sumpah WNI Pemain Timnas Indonesia
                                                  Sumber: https://shorturl.at/jNXgB
                   Aristoteles  (dalam  Namang,  2020)  menyebutkan  bahwa  status  warga  negara

               diperoleh berdasarkan keturunan. Apabila orang tuanya dilahirkan dan tinggal dalam
               suatu negara, serta berstatus warga negara maka anaknya pula adalah warga negara.

               Sedangkan, mereka yang bukanlah warga negara adalah mereka yang disebut dengan

               warga asing dan para budak. Warga asing adalah mereka para pedagang, petani atau
               pekerja  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal  dalam  sebuah  negara.  Sebagai  warga

               negara, terdapat syarat dalam memperoleh dan melepas kewarganegaraan.


                   1)  Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

                       Undang-Undang  No.  62  Tahun  1958  hanya  mengakui  dua  jenis

                   kewarganegaraan, yaitu warga  negara  Indonesia  dan warga  negara asing.  Hal ini
                   ditegaskan  dalam  pasal  20  yang  menyatakan  bahwa  "Barang  siapa  bukan  warga



                                                               BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 19
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28