Page 24 - BUKU KONSEP DASAR PKN (A4)
P. 24
negara Republik Indonesia adalah orang asing”. Meskipun undang-undang ini tidak
memberikan penjelasan rinci mengenai definisi warga negara Indonesia, hak dan
kewajibannya, serta statusnya sebagai badan hukum, memperoleh status
kewarganegaraan dalam wilayah negara Republik Indonesia dianggap sangat
penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Penutup UU No. 62 Tahun
1958 kewarganegaraan merupakan segala bentuk hubungan dengan suatu negara
yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi individu yang
bersangkutan. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki
kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya di manapun mereka berada.
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara yang
diatur dalam UU No. 62/1958, di antaranya sebagai berikut.
a. Kelahiran. Warga negara Indonesia dapat diperoleh melalui kelahiran, baik
berdasarkan keturunan maupun tempat kelahiran di wilayah Indonesia. Hal ini
untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan (apatride) dan
dwikewarganegaraan (bipatride).
b. Pengangkatan. Anak asing yang diadopsi oleh warga negara Indonesia sebelum
usia lima tahun dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan
persetujuan Pengadilan Negeri.
c. Permohonan yang Dikabulkan. Anak yang lebih dekat dengan ibu
berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan permohonan
kewarganegaraan, terutama jika dia tidak memiliki kewarganegaraan lain.
d. Pewarganegaraan (Naturalisasi). Terdapat naturalisasi yang dipermudah dan
biasa, dengan persyaratan tertentu seperti usia, tempat tinggal, dan kemampuan
berbahasa Indonesia.
e. Akibat Perkawinan. Perempuan asing yang menikah dengan warga negara
Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam waktu satu
tahun setelah pernikahan.
f. Turut Ayah/Ibu. Anak yang belum dewasa dapat memperoleh kewarganegaraan
jika salah satu orang tuanya menjadi warga negara
g. Pernyataan. Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia dengan
menyatakan diri melalui formulir yang disediakan pemerintah.
Untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ada beberapa
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 20
