Page 26 - BUKU KONSEP DASAR PKN (A4)
P. 26

menyebabkan status tanpa kewarganegaraan (apatride).

                   d.  Anak  yang  diangkat  secara  sah  oleh  orang  asing,  jika  anak  tersebut  belum
                       berusia  5  tahun  dan  kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia  tidak

                       menyebabkan status apatride.

                   e.  Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri,
                       jika sudah berusia 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan kehilangan

                       kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan status apatride.

                   f.  Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Menteri Kehakiman.
                   g.  Masuk  dalam  dinas  negara  asing  atau  organisasi  antarnegara  tanpa  izin  dari

                       Menteri Kehakiman, terutama jika posisi yang didudukinya hanya bisa dijabat
                       oleh warga negara Indonesia atau memerlukan sumpah jabatan.

                   h.  Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.

                   i.  Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara
                       asing, meskipun tidak diwajibkan.

                   j.  Memiliki paspor atau surat identitas dari negara asing yang masih berlaku.

                   k.  Bertempat  tinggal  di  luar  Indonesia  selama  5  tahun  berturut-turut  tanpa
                       menyatakan  keinginan  untuk  tetap  menjadi  WNI,  dan  tidak  mengajukan

                       pernyataan tersebut setiap dua tahun berikutnya.


                   Menurut UU No. 12 Tahun 2006, hilangnya kewarganegaraan Indonesia bisa terjadi

               karena  beberapa  kondisi  yang  serupa,  dengan  penekanan  pada  kesadaran  dan
               kemauan  individu  untuk  mempertahankan  atau  melepaskan  kewarganegaraan

               Indonesia.  Proses  pelepasan  status  WNI  memerlukan  persetujuan  dari  pejabat  yang

               berwenang,  Menteri  Hukum  dan  HAM,  hingga  akhirnya  diputuskan  oleh  Presiden.
               Permohonan  pelepasan  kewarganegaraan  harus  dilakukan  secara  tertulis  oleh  yang

               bersangkutan  dan  harus  sudah  memiliki  kewarganegaraan  lain  sebelum  pengajuan

               permohonan.
                   Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  status

               kewarganegaraan       itu    terbagi    menjadi     kewarganegaraan       tunggal,    dua

               kewarganegaraan,  lebih  dari  dua  kewarganegaraan,  dan  tidak  memiliki
               kewarganegaraan.  Dan  untuk  menjadi  warga  negara  Indonesia,  seseorang  harus

               memenuhi berbagai persyaratan yang ketat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya
               status kewarganegaraan dalam menjaga integritas, keamanan, dan kedaulatan negara.




                                                               BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 22
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31