Page 17 - Sinar Tani Edisi 4071

A K UA MINA E-paper Edisi 22 - 28 Januari 2025 | No. 4071 Tahun LV 17

Pagar Laut, Memagari Hak

Masyarakat Pesisir

Pagar sepanjang 30,16 kilometer di pesisir laut Tangerang yang menembus

16 desa di 6 kecamatan kini menjadi heboh. Tak ada yang tahu siapa
dibalik pembuatan pagar sepanjang itu. Bahkan Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tak mengetahui.

agar patok bambu itu
sebetulnya sudah dilapor­
kan dan diketahui Dinas
Kelautan dan Perikanan
P(DKP) Banten pada
Agustus 2024. Saat itu, pagar laut
baru terpancang sejauh 7 kilometer.
Meski telah diinvestigasi DKP,
bahkan melibatkan TNI AL, Polairud
Polresta Tangerang, hingga Satpol
PP, tapi pagar misterius laut justru
bertambah panjang hingga akhirnya
mencapai 30 kilometer.
Eli Susiyanti, Kepala DKP Provinsi
Banten, menjelaskan bahwa pagar
laut tersebut telah menutup akses
di wilayah yang meliputi 16 desa di media sosial. Anehnya lagi, ternyata Tidak Sesuai Aturan berdasarkan zonasi wilayah pesisir
enam kecamatan. Sebab, kawasan pagar laut tersebut memilik HGB (Hak Sementara itu, Kementerian dan pulau­pulau kecil, terdapat tiga
ini merupakan zona pemanfaatan Guna Bangunan). Menteri Agraria dan Kelautan dan Perikanan akhirnya zona yakni zona perikanan tangkap,
umum, termasuk zona perikanan, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan ambil langkah tegas. Pemagaran laut budidaya, wisata dan pelabuhan.
pelabuhan, hingga waduk lepas Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron sepanjang 30,16 km di Tangerang yang “Pemagaran tersebut telah
pantai yang direncanakan Bappenas. Wahid mengungkapkan, jumlah selama ini jadi sorotan bakal segera melanggar peraturan yang sudah
Di balik masalah ini, menurutnya, HGB yang ada di kawasan pagar diselesaikan. Sekretaris Direktorat ada. Kita setuju kalau kemudian ada
ada lebih dari 3.800 nelayan dan 500 laut sebanyak 263 bidang atas nama Jenderal Pengelolaan Kelautan pembongkaran pagar laut tersebut.
pembudidaya yang meng gantungkan beberapa perusahaan. dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro Membongkar adalah langkah positif.
hidup pada wilayah pesisir tersebut. Sebanyak 234 SHGB atas nama mengatakan, pengelolaan wilayah Sesuai UUD 1945, laut dikuasai
Investigasi men dalam dilakukan PT. Intan Agung Makmur, PT Cahya pesisir dan pulau­pulau kecil adalah negara, sehingga akses terhadap laut
setelah laporan diterima pada Agustus Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. prioritas dalam kebijakan ekonomi sifatnya terbuka,” katanya.
2024, yang menemukan aktivitas Selain itu ada juga SHGB yang dimiliki biru. Sebagai negara yang wilayah
pemagaran masih berlangsung di perseorangan sebanyak 9 bidang, Karena itu menurutnya, pemagar­ perairannya 70 persennya adalah
sepanjang 7 kilometer. dan Sertifikat Hak Milik sebanyak 17 an laut mengindikasi adanya upaya laut, Nimmi menilai, harusnya
Pada 4­5 September 2024, tim bidang. Sertifikat HGB maupun hak orang untuk mendapatkan hak pemerintah menerapkan RZP3K
gabungan dari KKP, DKP Banten, milik tetsebut terbit pada tahun 1982. atas tanah di perairan laut secara dari Kementerian Kelautan dan
dan Polsus PSDKP melakukan Nusron memerintahkan Direktur tidak benar. Kegiatan tersebut Perikanan dalam pemanfaatan
investigasi langsung ke lokasi. Jenderal Survei dan Pemetaan dapat menjadikan pemegang hak wilayah pesisir ketimbang aturan
Berdasarkan temuan awal, tidak ada Pertanahan dan Ruang Kementerian berkuasa penuh dalam menguasai, RTRW dari Kementerian ATR/BPN.
izin atau rekomendasi dari pihak ATR/BPN untuk memastikan lokasi menutup akses publik, privatisasi, Karena jika peraturan RTRW yang
camat maupun kepala desa terkait tersebut. Termasuk berkoodinasi merusak keanekaragaman hayati digunakan justru akan menimbulkan
pemagaran tersebut. Anehnya, dengan Badan Informasi Geospasial dan berpotensi menyebabkan konflik.
hingga saat itu, belum ada keluhan untuk memetakan wilayah sesuai perubahan fungsi ruang laut. “Tentu saja ini menjadi pelajaran
resmi dari masyarakat. “Pada 18 sertifikat tersebut. Selain itu, pemagaran laut tidak bagi kita. Ke depan jangan sampai
September 2024, kami kembali “Apakah sertifikat bidang tersebut sesuai dengan praktek internasional terjadi kembali. Perlu dipikirkan
melakukan patroli bersama HNSI dan berada di dalam garis pantai atau di United Nations Convention on the adalah kewenangan ATR/BPN
meminta agar aktivitas pemagaran luar garis pantai? Karena kita harus Law of the Sea (UNCLOS 1982). terkait RTRW dan KKP terkait
dihentikan,” ungkap Eli Susiyanti. cek dan kita pastikan, karena setelah “Paradigma hukum pemanfaatan RZP3K. Selama yang terkait laut,
Namun, fakta di lapangan kami cek dokumennya di dalam ruang laut telah berubah menjadi KKP yang mengurus, Kementerian
menunjukkan panjang pagar laut proses pengajuan sertifikat tersebut rezim perizinan, sesuai dengan ATR/BPN mengurus yang di darat,”
terus bertambah, mencapai 13,12 terdapat dokumen­dokumen yang Putusan Mahkamah Konstitusi tuturnya.
km saat inspeksi gabungan terakhir, itu terbit tahun 1982,” kata dia. Nomor 3/PUU­VIII/2010. Tujuannya Ke depan Nimmi mengingatkan,
bahkan kini menyentuh 30 km. Pengecekan itu akan dilakukan adalah memastikan ruang laut pengawasan perlu ditingkatkan
Eli menegaskan komitmen untuk terkait batas garis pantai, baik dari tetap menjadi milik bersama yang kepada pihak yang berniat untuk
melibatkan berbagai pihak, termasuk tahun 1982 hingga data terbaru pada adil dan terbuka untuk semua,” ujar melanggar peraturan yang ada.
TNI AL, Polairut, dan PSDKP KKP, tahun 2025 ini. ”Untuk mengecek Kusdiantoro. Sebab, tidak mudah membongkar
dalam menyelesaikan masalah ini. keberadaan, apakah lokasi yang Sekjen Masyarakat Perikanan pagar yang sudah ada, apalagi telah
“Pentingnya investigasi lebih lanjut dimaksud dalam peta bidang tanah Nusantara, Nimmi Zulbainarni menyebabkan banyak nelayan
untuk memastikan kepatuhan ter­ yang tertuang di dalam SHGB menyesalkan terjadinya pemagaran yang kesulitan melakukan aktifitas.
hadap aturan pengelolaan ruang maupun SHM tanah tersebut berada laut. Dalam pengelolaan pesisir dan “Berapa rupiah kerugian negara
laut,” katanya. di dalam, berada di bawah, di dalam laut menurut Nimmi, pemerintah yang terjadi dengan kegiatan
Kasus pagar laut itu baru menjadi garis pantai atau di luar garis pantai,” sudah memiliki Rencana Zona Pesisir membongkar pagar,” tegas alumni
perhatian setelah foto­fotonya viral di sambung Nusron. dan Pulau­pulau Kecil (RZP3K). Jadi, FPIK IPB tersebut. Gsh/Yul