Page 12 - Sinar Tani Edisi 4071
P. 12
12 Edisi 22 - 28 Januari 2025 | No. 4071 Tahun LV KEBUN
Ekspor Produk
Turunan Sawit
Ikuti Aturan Baru
Kementerian Perdagangan mengumumkan mendukung industri minyak goreng,
perubahan penting dalam regulasi ekspor yang belakangan ini menjadi salah
satu komoditas vital bagi masyarakat
produk turunan minyak sawit dan residu melalui Indonesia,” tambahnya. Selain itu,
Permendag No. 2 Tahun 2025. Kebijakan tersebut lanjut Isy, kebijakan ini juga sejalan
berlaku mulai 8 Januari 2025 dengan fokus utama dengan upaya pemerintah untuk
mendukung implementasi biodiesel
pada penguatan industri dalam negeri. B40. Dengan demikian, diharapkan
dapat mengurangi ketergantungan
ementerian Perdagangan untuk kepentingan industri dalam Indonesia terhadap bahan bakar fosil
Republik Indonesia negeri, yang turut berperan penting dan mendukung pengembangan Buah Segar (TBS) yang langsung
(Kemen dag) barubaru ini dalam ketahanan pangan dan energi energi terbarukan. dibusukkan menjadi POME dan
menyelenggarakan sosiali nasional. HAPOR. “Maraknya pencampuran
Ksasi mengenai Per aturan Salah satu poin penting dalam Sejumlah Tantangan CPO dengan POME dan HAPOR asli
Menteri Perdagangan (Permendag) peraturan ini adalah pembatasan Sementara itu, Farid Amir, serta praktik pengolahan TBS yang
No. 2 Tahun 2025 yang mengatur ekspor produk turunan kelapa sawit. Direktur Ekspor Produk Pertanian dibusukkan langsung menjadi POME
perubahan Permendag No. 26 Tahun Dalam regulasi baru tersebut, ekspor dan Kehutanan Kemendag dan HAPOR harus dihentikan,” tegas
2024 mengenai keten tuan ekspor UCO dan residu hanya dapat dilakukan menambahkan, Permendag Farid.
produk turunan kelapa sawit. jika disertai dengan persetujuan No. 2 Tahun 2025 didorong oleh Karena itu, salah satu hal yang
Sosialisasi ini diadakan di ditekankan dalam sosialisasi ini
Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (14/1) adalah pentingnya koordinasi antara
yang dihadiri berbagai pemangku berbagai kementerian dan lembaga
kepentingan dari sektor kelapa terkait dalam memastikan bahwa
sawit dan turunannya. Permendag implementasi Permendag No. 2
tersebut menjadi tonggak penting Tahun 2025 agar dapat berjalan
dalam regulasi ekspor produk dengan baik. Namun kata Farid,
turunan kelapa sawit, terutama meskipun terdapat pengetatan
dalam pengendalian ekspor limbah ekspor, eksportir yang telah memiliki
industri kelapa sawit seperti Palm PE berdasarkan Permendag
Oil Mill Effluent (POME), High Acid sebelumnya tetap dapat melanjutkan
Palm Oil Residue (HAPOR), dan Used ekspor produk mereka.
Cooking Oil (UCO). “Bagi eksportir yang sudah
“Peraturan ini bertujuan untuk memiliki PE UCO dan PE residu
memperketat pengawasan ter yang diterbitkan berdasarkan
hadap ekspor produkproduk ter Permendag sebelumnya, tetap bisa
sebut, khususnya untuk men melaksanakan ekspor, asalkan PE
dukung industri dalam negeri, tersebut masih berlaku sampai masa
ter masuk industri minyak goreng berlakunya habis,” tambah Farid.
dan biodiesel,” kata Direktur Farid pun berharap agar eksportir
Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat menyediakan data yang
Kemendag, Isy Karim. akurat mengenai produksi, pasokan,
Permendag No. 2 Tahun 2025 dan konsumsi produk kelapa sawit
merupakan langkah strategis untuk yang akan diekspor. Data tersebut
memastikan ketersediaan bahan sangat penting untuk mendukung
baku bagi industri minyak goreng ekspor (PE) yang diberikan oleh kebutuhan untuk mengatasi kebijakan ekspor yang akan
dalam negeri dan mendukung pihak yang berwenang. “Salah satu sejumlah tantangan terkait dengan diterapkan dalam Permendag No. 2
program biodiesel berbasis minyak aspek penting yang diatur dalam ekspor produk turunan kelapa sawit. Tahun 2025. “Kami berharap eksportir
sawit sebesar 40 persen (B40). Permendag ini adalah pemberian Misalnya, meningkatnya permintaan dan asosiasi dapat menyampaikan
“Permendag ini ditempuh untuk persetujuan ekspor (PE) yang hanya internasional untuk produk data yang mendukung kebijakan
menjamin ketersediaan bahan baku dapat diberikan jika alokasi ekspor seperti POME, HAPOR, dan UCO, ekspor produk CPO dan turunannya,”
bagi industri minyak goreng, yang disepakati dalam rapat koordinasi,” terutama terkait kebijakan Carbon katanya.
merupakan bagian dari program ujar Isy. Offsetting and Reduction Scheme Tatang Yuliono, Deputi Bidang
minyak goreng rakyat,” ujar Isy. Ia menambahkan, kebijakan ini for International Aviation (CORSIA) Koordinasi Tata Niaga dan
juga bertujuan untuk memastikan yang dikeluarkan International Distribusi Pangan dari Kementerian
Pengetatan Ekspor bahwa pasokan bahan baku untuk Civil Aviation Organization (ICAO). Koordinator Bidang Pangan berharap
Permendag No. 2 Tahun 2025 industri dalam negeri tetap terjaga “Permendag ini juga didasarkan agar kerja sama yang baik antara
berfokus pada pengetatan ketentuan dan tidak terganggu oleh ekspor pada pertumbuhan permintaan pemerintah, eksportir, dan asosiasi
ekspor untuk produk turunan kelapa yang tidak terkendali. Kebijakan ini POME, HAPOR, dan UCO yang dipicu dapat memperlancar implementasi
sawit, terutama yang terkait dengan juga mengutamakan kebutuhan oleh kebijakan CORSIA,” kata Farid. kebijakan ekspor produk kelapa sawit
limbah seperti UCO, POME, dan industri dalam negeri dengan Selain itu, Farid melihat saat ini dan turunannya. “Kerja sama yang
HAPOR. Kebijakan ini menurut Isy, menetapkan bahwa sebagian banyak ditemukan praktik yang baik antara pemerintah, eksportir,
dirancang untuk memastikan bahwa besar produk turunan kelapa sawit merugikan terkait pengolahan dan asosiasi sangat penting dalam
sumber daya alam yang dihasilkan harus digunakan untuk memenuhi kelapa sawit, seperti pencampuran memastikan bahwa kebijakan ini
oleh industri kelapa sawit Indonesia kebutuhan domestik. CPO dengan POME dan HAPOR dapat berjalan dengan efektif,”
dapat dimanfaatkan secara optimal “Pentingnya kebijakan ini dalam asli, serta pengolahan Tandan ujarnya. Yul
