Page 48 - Mobile Modul1_Program bangga kencana
P. 48
MODUL 1 | Program Bangga Kencana
dukungan kerangka regulasi selain dari apa yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Upaya implementasi
Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah juga
telah didukung dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang telah memasukan kegiatan-kegiatan
prioritas lapangan Program Bangga Kencana di Tk. Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, integrasi kerangka regulasi
dalam dokumen perencanaan tetap harus disusun guna
mensinergikan kerangka pendanaan dan kerangka pelayanan
umum dan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, yang menyatakan
bahwa Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan
regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur
perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara.
Oleh sebab itu, kerangka regulasi BKKBN diarahkan untuk
menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang
ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2020-2024. Secara
umum, diperlukan dukungan regulasi yang dapat memperkuat
posisi dan pelaksanaan Program Bangga Kencana, diantaranya:
1. Harmonisasi UU No. 52 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun
2014 terkait dengan Kelembagaan Program Bangga Kencana
di daerah Provinsi dan Kab/Kota serta penguatan Program
Bangga Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:
• Kelembagaan Program Bangga Kencana di Provinsi, dan
Kabupaten/ Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
• Penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah,
baik tingkat Provinsi, Kabupaten /Kota, maupun Desa.
• Penguatan implementasi Program Bangga Kencana oleh
48 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
