Page 53 - Mobile Modul1_Program bangga kencana

PKB/PLKB di desa.
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Bangga Kencana BKKBN
yang intinya sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD
Bidang Dalduk dan KB yang menangani bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota namun
belum mengatur secara teknis tentang bentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.
Untuk itu perlu disusun regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala
BKKBN Tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan agar
program-program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
9. Menteri Dalam Negeri sebagai kementerian yang membawahi
organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan
Daerah, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah. Peraturan teknis tersebut dibentuk atas perintah
Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41
ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu,
dalam menyusun regulasi tentang Balai Penyuluhan sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di
Tingkat Kecamatan diperlukan harmonisasi dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar tidak ada kontradiksi
antar peraturan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 53
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana