Page 54 - Mobile Modul1_Program bangga kencana

MODUL 1 | Program Bangga Kencana

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan
Janji Presiden, BKKBN harus didukung oleh perangkat organisasi,
proses bisnis (tata laksana), dan sumber daya aparatur yang
mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BKKBN
secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun
di tingkat kantor perwakilan di wilayah. Dalam perspektif ini
kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan mutlak
dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.
Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan BKKBN
berangkat dari Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Keluarga, Peraturan
Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Presiden No.3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No.
103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedelapan atas Keputuan Presiden No. 110 Tahun 2001
Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Kementerian.
Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan
yang dihadapi BKKBN dewasa ini dan dimasa mendatang
semakin kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan
kelembagaan BKKBN perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya
lima prioritas sebagai berikut:
1. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-
nilai good corporate governance (tata kelola organisasi
yang baik) dan berorientasi pada outcome;
2. Merevisi model operasional dengan prioritas penataan
pada penyempurnaan dan percepatan proses bisnis
dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi
informasi, digitalisasi dan big data;

54 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana