Page 52 - Mobile Modul1_Program bangga kencana
P. 52

MODUL 1 | Program Bangga Kencana




              Strategis BKKBN  2020-2024 31 ada (termasuk target/indikator
              kinerja 2020-2024). Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan
              KB juga perlu dilakukan pembaruan dan pengayaan materi
              yang  mempertimbangkan aspek penggerakan,  pelayanan
              di fasilitas kesehatan,  Sistem Kesehatan  Nasional dan  aspek
              pembinaan kesertaan ber-KB.
           5. MoU antara BKKBN dengan Lembaga Administrasi Negara
              dalam rangka akreditasi lembaga/balai  pendidikan  dan
              pelatihan (Diklat) BKKBN. Tenaga  PenyuluhKB/PLKB yang
              merupakan PNS/ASN  memiliki fasilitas  untuk  meningkatkan
              kapasitasnya  sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No.
              5/2014. Dari ketentuan Pasal 11 tersebut menunjukkan bahwa
              adanya tuntutan bagi ASN untuk bekerja secara professional
              dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan penilaian
              akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan BKKBN
              yang  fungsinya untuk  menjaga dan meningkatkan  kualitas
              standar kualitas pendidikan dan pelatihan, termasuk pelatihan
              kompetensi  manajerial, dan  penyelenggaraan  pendidikan
              dan pelatihan bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB.
           6. Peraturan  Bersama atau MoU  antara Kepala BKKBN dengan
              Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
              Birokrasi dalam rangka peningkatan profesionalitas tenaga lini
              lapangan KB di Desa. Sinkronisasi UU No. 52 Tahun 2009 dengan
              UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam memperkuat basis
              program di tingkat lini lapangan sangat diperlukan mengingat
              sasaran terdepan  dan wujud keberhasilan Program  Bangga
              Kencana adalah pada tingkat lini lapangan yakni di perdesaan.
              Strategi untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan di desa
              juga harus menyesuaikan kebijakan nasional  di desa  yang
              dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.
           7.  Peraturan  Kepala  BKKBN  Tentang  Sertifikasi  tenaga  Penyuluh
              KB/  petugas  lapangan KB  (PKB/PLKB)  yang  memperhatikan
              penjenjangan/ pengembangan kompetensi sesuai  tuntutan
              program dan memperhatikan pemerataan distribusi  tenaga



       52 |  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
           Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57