Page 73 - Mobile Modul MekopIMP

F. Pembiayaan Operasional Program KB di Lini
Lapangan (Kecamatan, Desa, Dusun/RW. RT)

Urusan keluarga berencana dan kependudukan adalah
urusan di hulu. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,
akan menambah beban pemerintah, masyarakat, dan keluarga
itu sendiri. Oleh karena itu Program Keluarga Berencana (KB)
telah ditetapkan sebagai urusan bersama (konkuren) yang
wajib bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi,
dan kabupaten/kota), sesuai dengan mandat Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BKKBN
adalah lembaga yang mewakili pemerintah pusat menangani
program Keluarga Berencana, sesuai dengan Undang-Undang
nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga. Secara singkat program terkait
kependudukan dan pembangunan keluarga berencana
dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yakni:
1. PEM, Pengendalian kuantitas penduduk, yaitu terkait:
perubahan jumlah penduduk, perubahan struktur
penduduk, komposisi dan persebaran penduduk yang
seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
2. Peningkatan kualitas penduduk, melalui perwujudan norma
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Dalam upaya menyukseskan mandat kedua undang-
undang tersebut, BKKBN mengajak serta Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk secara bersama-
sama melayani masyarakat (public) dengan bahu-membahu
mengerjakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sesuai dengan
kapasitas atau sumber daya yang dimiliki masing-masing. Sumber
daya tersebut dapat berupa tenaga kerja (man), metode atau
tata cara kerja (methods), peralatan kerja (machines/ tools),

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 73
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana