Page 75 - Mobile Modul MekopIMP
P. 75

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS.
            Dana Alokasi Khusus (DAK) telah disediakan  untuk  pemerintah
            daerah yang memerlukan tambahan dukungan dana untuk
            melancarkan pelaksanaan program  Bangga Kencana  di
            lapangan. Selengkapnya, petunjuk penggunaan dana ini telah
            diatur secara detail pada Peraturan Badan Kependudukan dan
            Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN) nomor  1/ 2019 tentang
            Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
            Berencana, dan Peraturan BKKBN nomor 10 tahun 2019 tentang
            Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub
            bidang Keluarga Berencana dan Sub-bidang Penurunan Stunting
            Keluarga Berencana.
               Tidak  hanya  dana  dari  pemerintah  pusat  casu  quo  BKKBN,
            pembiayaan program KB di tataran pemerintahan daerah dapat
            juga  menggunakan  dana  dari Provinsi  (alokasi dana desa),
            Kabupaten (alokasi dana desa), dan dari Desa itu sendiri (dana
            desa). Hal  ini sesuai  dengan prinsip  urusan bersama (konkuren)
            sesuai dengan amanat UU 23/ 2014  tentang  Pemda, dan UU
            6/2014 tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor
            60 tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa,
            PDT, dan Transmigrasi (Permendes) tentang Prioritas Penggunaan
            Dana Desa (yang setiap tahun  diperbaharui, untuk  tahun
            2020 Permendes  11/2019), Dana Desa dapat digunakan  untuk
            mendukung  program  Kampung KB yang notabene  ditujukan
            untuk menaikkan kualitas hidup dan lingkungan warga desa.
               Untuk  perencanaan penganggarannya Kementerian  Dalam
            Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
            90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodifikasi  dan  Nomenklatur
            Perencanaan  Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang
            ikut  memuat  kodifikasi  untuk  penganggaran  program  Bangga
            Kencana.  Secara  umum,  berbagai peraturan  perundang-
            undangan telah mengizinkan penggunaan  Dana Desa (DD)
            untuk membiayai  program  KB. Dan sesuai  dengan semangat
            otonomi  daerah,  maka secara  umum  program  Keluarga




                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 75
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80