Page 77 - Mobile Modul MekopIMP

diatur melalui Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020)
√ MOU antara BKKBN dengan Kementerian Desa,
Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.
√ Buku pedoman pengelolaan program Kependudukan,
Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK/ Bangga Kencana) tingkat desa yang dikeluarkan/
ditandatangani oleh tiga lembaga yaitu: Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kepala BKKBN
• Alokasi dana desa yang diberikan untuk kepentingan desa,
yang bersumber dari APBD Kab/ Kota, dan ditentukan oleh
Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/ Kota (APBD II).
• Alokasi dana desa yang diberikan untuk kepentingan desa,
yang bersumber dari APBD Provinsi, dan ditentukan oleh
Peraturan Daerah tingkat Provinsi (APBD I).
• Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan oleh
pemerintah pusat untuk Desa melalui Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). BKKBN
adalah salah satu lembaga pemerintah yang ikut
menyalurkan bantuan dana untuk desa, salah satunya
melalui dana bantuan operasional KB (BOKB). BOKB
disalurkan dengan kegiatan yang dikoordinasikan oleh
kantor perwakilan BKKBN tingkat Provinsi, dan selanjutnya
diteruskan oleh pemerintah kabupaten/kota. sedangkan
DAK dapat langsung dimasukkan kepada APBD tingkat
kabupaten dan kota. DAK untuk APBD kabupaten/kota
disalurkan melalui dinas/OPD yang menangani bidang
Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/ kota.
• Sumber dana lain yang tidak mengikat, baik dari
perorangan atau organisasi, seperti dana Corporate Social
Responsibility (CSR) yang berasal dari dunia usaha atau
swasta.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 77
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana