Page 76 - Mobile Modul MekopIMP

MODUL 6 | MEKOP dan IMP

Berencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,
termasuk pembiayaan yang harus dikeluarkan. Namun, dalam
pelaksanaannya, pemerintah pusat dan provinsi masih dapat
memberikan bantuan-bantuan melalui program kementerian/
lembaga, program dinas provinsi, baik berupa kegiatan maupun
dana alokasi khusus (DAK) bagi kabupaten dan kota. Di beberapa
provinsi, Gubernur selaku pimpinan pemerintahan tingkat provinsi
telah ikut memberikan bantuan yang cukup signifikan terhadap
pelaksanaan program KB di lapangan.
Dengan demikian, secara singkat pembinaan program KB di
tingkat lini lapangan (Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Dusun/ RW,
dan RT) dapat dibiayai berbagai pembiayaan, sebagaimana
berikut:

1. Pembiayaan Tingkat Kecamatan
• Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/
Kota
• Anggaran Balai Penyuluhan KB
• Anggaran lain-lain yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

2. Pembiayaan Tingkat Desa, Dusun/ RW, dan RT
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
ditentukan oleh Peraturan Desa (PERDES) tentang
program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana/ KKBPK).
• Dana Desa (DD) yaitu dana yang dialokasikan khusus dari
APBN untuk Desa, sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa. Panduan teknis dana ini lebih lanjut dapat dilihat
pada :
√ Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa (diperbarui setiap tahun, untuk tahun 2020

76 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana