Page 49 - Mobile Banggakencana

tenaga lini lapangan. Hasil harmonisasi ini juga dapat
menjadi acuan dalam merumuskan regulasi lain (baik baru,
revisi, maupun regulasi turunan) dari UU No.52 Tahun 2009
dan UU No.23 Tahun 2014, yang sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Program Bangga Kencana di seluruh
tingkatan wilayah.
2. Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN, Kementerian
Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 29
Transmigrasi tentang Penguatan Program Bangga Kencana di
Desa, sebagai dukungan untuk:
• UU No. 6 Tahun 2014 terkait sistem pemerintahan desa yang
mengambarkan posisi yang equal/setara antara pemerintah
desa dengan masyarakat desa dan pengelola desa
sebagai organ pemerintah dan organ kemasyarakatan.
Dalam hal ini, model kelembagaan untuk mendukung
Program Bangga Kencana harus menyesuaikan dengan
desain pemerintahan desa. Kelembagaan yang masuk
dalam lingkup local self government agar keseluruhan
program akan mendapatkan dukungan politis dan
operasional dari pemerintah desa.
• Tenaga lini lapangan yang memiliki kualifikasi sebagai
perencana, pelaksana dan sekaligus penggerak. Tenaga
lini lapangan harus dapat bekerja selaku birokrasi
Program Bangga Kencana dan sebagai role model yang
mampu menggerakkan potensi masyarakat agar dapat
berpartisipasi secara optimal. Kemampuan komunikasi dan
negosiasi dengan kepala Desa, perangkat Desa dan tokoh
masyarakat akan menjadi titik kekuatan keberhasilan
program. Oleh karena itu, tenaga lini lapangan harus
diberikan dukungan terkait dengan posisi kelembagaan
program dalam perangkat desa sebagai kelembagaan
pemerintahan desa sehingga kinerja para tenaga lini
lapangan dapat dijalankan secara profesional, terencana,

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 49
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana