Page 51 - Mobile Banggakencana

sinergi dengan pembangunan Program Bangga Kencana.
• Penegasan komitmen dan dukungan pemerintah pusat
dan daerah terhadap kebijakan Program Bangga
Kencana yang masih relatif rendah. Diperlukan regulasi
untuk meningkatkan pemahaman pemerintah pusat dan
daerah tentang Program Bangga Kencana, sinergitas
kebijakan perencanaan program dan penganggaran
yang terkait dengan Program Bangga Kencana di dalam
perencanaan daerah, dan peraturan perundangan yang
mendukung penguatan kelembagaan.
• Penguatan koordinasi pembangunan Program Bangga
Kencana dengan program pembangunan lainnya, antara
lain koordinasi dengan program bantuan pemerintah
seperti Program Keluarga Harapan/ PKH, Jampersal
dan SJSN Kesehatan, serta penanganan atas kebijakan
pembangunan Program Bangga Kencana yang selama
ini masih bersifat parsial. 4) Penerbitan Peraturan Presiden
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang
merupakan amanat/perintah dari Pasal 14 Peraturan
Pemerintah 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
4. Standarisasi pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek
penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang merujuk
pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Sistem
Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kepesertaanber-
KB. Program Bangga Kencana merupakan upaya pokok
dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan
kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan
nasional. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 55/HK-010/B5/2010
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota perlu
disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang Rencana

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 51
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana